Aliansi BEM Klaten Bergerak

Nusantarapedia.net, Klaten, Jawa Tengah — Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Klaten turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Aksi tersebut menyikapi kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga bahan pokok, serta menuntut transparansi penyusunan RKUHP, dan kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Aksi unjuk rasa digelar Kamis (15/9/2022), diikuti oleh aliansi BEM Kabupaten Klaten dan puluhan mahasiswa se-Kabupaten Klaten, yaitu; UNWIDHA (Universitas Widya Dharma), UMKLA (Universitas Muhammadiyah Klaten), dan STAIM (Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Klaten).

Aliansi BEM berkumpul di RSPD sejak pukul 09.00 WIB, kemudian memulai longmarch dari RSPD menuju Gedung DPRD.

Sepanjang perjalannan menuju gedung DPRD, dilakukan orasi oleh perwakilan dari berbagai kampus, serta menyanyikan lagu pergerakan, seperti; Buruh Tani, Mars Mahasiswa, Ibu Pertiwi, dan Padamu Negeri.

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut menyampaikan tuntutan dengan berorasi di depan gedung DPRD. Setelah sekian menit perwakilan demi perwakilan dari setiap kampus usai berorasi, kemudian dibukakan pintu gerbang DPRD, dan mahasiswa diperbolehkan masuk untuk melakukan audiensi.

Di dalam gedung/pendapa DPRD, mahasiswa diminta untuk menyampaikan tuntutan dan keresahan-keresahan yang dibawa. Adi Wibowo, selaku koordinator lapangan dari BEM UNWIDHA mewakilkan penyampaian tuntutan dan keresahan tersebut.

Diantaranya, mengenai kajian kenaikan BBM mulai dari faktor dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Klaten. Adi juga menyampaikan realita masyarakat desa yang merasa tercekik atas kenaikan harga BBM tersebut.

“Kami melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Mengingat, dalam distribusinya membutuhkan alat transportasi, tentu akan mengikuti kenaikan harga,” kata Adi Wibowo.

Lanjutnya, stimulan yang diberikan pemerintah untuk menekan dampak kenaikan harga BBM, salah satunya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tambahan dengan nominal Rp150.000 per bulan atau Rp600.000 selama empat bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Dirinya menilai, itu tidak menyelesaikan dampak kenaikan BBM yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, dirinya meminta agar stimulan terus diberikan oleh pemerintah pusat secara berkelanjutan.

Adi juga mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan dinilai tidak tepat sasaran.

“Selain itu, kami juga akan memperjuangkan kenaikan upah, dikarenakan kebutuhan pokok juga ikut naik. Tentu masyarakat masih ada naluri untuk berhutang demi bertahan hidup, apabila sudah tidak ada pilihan lain, arahnya bisa bertindak kriminal,” ucap Adi.

Setelah perwakilan mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan dalam audiensi tersebut, kemudian ditanggapi secara langsung oleh Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan Wakil Ketua DPRD Triyono.

Mereka menyetujui akan kajian tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada saat audiensi berlangsung. Kedua pimpinan tersebut mengatakan, akan mengajukan saran kepada pemerintah pusat bahwa subsidi itu diberikan untuk BBM Premium (terkhusus roda 2), untuk Pertalite, Pertamax dan Solar tetap menggunakan harga pasaran supaya pembengkakan dana APBN bisa diminalisir. Hal ini karena Pertalite sendiri di harga pasaran sudah tinggi.

Setelah menanggapi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut, Ketua DPRD mengharapkan dari mahasiswa untuk terjun ke desa agar membantu pemerintah untuk mengawal supaya segala bentuk bantuan khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran.

Ketua DPRD Hamenang, juga sedikit menceritakan kasus-kasus bantuan salah sasaran pada sebelum-sebelumnya, untuk itu dirinya mengharapkan mahasiswa turut membantu mengawalnya agar pemerataan dana bantuan tidak mengulang sejarah sebelumnya yang tidak tepat sasaran.

“Pemerintah daerah sudah diminta oleh pusat agar menyisihkan 2 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum), diantaranya untuk BLT. Tentu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini banyak yang pro dan kontra,” kata Hamenang.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD dengan beberapa saksi untuk menandatangani nota kesepakatan diskusi tersebut untuk menjadi acuan DPRD dalam menyampaikan usulannya ke pemerintah pusat. Mahasiswa berjanji untuk mengawal janji para DPRD yang hadir dan menyaksikan audiensi tersebut.

Diketahui, dengan kenaikan BBM Subsidi pada (3/9/2022) yang lalu, dengan istilah pemerintah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tetap melakukan perhitungan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Hal ini mengingat harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang terus fluktuatif, naik turun.

Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat. Subsidi BBM dan elpiji naik dari Rp77,5 triliun menjadi Rp149,4 triliun, serta subsidi listrik dari Rp56,5 triliun menjadi Rp59,6 triliun. Sementara, kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun serta kompensasi untuk listrik naik dari Rp0 menjadi Rp41 triliun.

“Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, elpiji, listrik itu mencapai Rp502,4 triliun,” ujar Menkeu, dilansir dari laman Setkab.

Dengan peta jalan perhitungan tersebut, angka kenaikan subsidi dari Rp502 triliun masih akan tetap naik. Subsidi akan naik menjadi Rp653 triliun jika harga ICP adalah rata-rata 99 Dolar AS per barel. Sedangkan jika harga ICP sebesar 85 Dolar AS per barel sampai Desember 2022 maka kenaikan subsidi menjadi Rp640 triliun.

“Ini adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor, karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis,” tandasnya.

Subsidi energi tersebut dalam hitung-hitungan APBN 2022, yang mana merupakan kesatuan dalam proyeksi menentukan APBN 2023, dalam konteks ini subsidi listrik pada 2023 ditetapkan Rp72,5 triliun.

Untuk keseluruhan belanja subsidi energi 2023 sebesar Rp 211,9 triliun. Terdapat begitu banyak pengurangan subsidi dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp502-640 triliun. (Inh)

Apem Jatinom, Buruan Beli Apemnya! Ambil Spiritnya!

Sejarah Klaten

Pengalihan Daya Listrik

Poin-poin Konstruksi APBN 2023 (1)

Data Penduduk Miskin 2022 Versi BPS