Andai Punya Duit 300 Ribu Saja

Nusantarapedia.net, Jurnal | Polhukam — Andai Punya Duit 300 Ribu Saja

“Kembali mengingatkan jargon kampanye Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, yaitu “Net Outflow of National Wealth”, yang mana waktu itu Prabowo mengatakan kebocoran keuangan negara yang mengalir ke luar yang seharusnya menjadi potensi/milik dalam negeri sebesar Rp1000 triliun. Hitung-hitungan yang bagus oleh Prabowo Subianto kala itu, meski sekarang dirasa ‘melempem'”

PENDAPATAN negara dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2023 ditarget sebesar Rp2.463,0 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp441,4 triliun. Secara keseluruhan, belanja APBN 2023 dirancang sebesar Rp3.061,2 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sedikit menurun sebesar Rp3.090,8 triliun.

Yang lagi meledak nih, sedahsyat letusan Gunung Merapi, ada yang mengungkap adanya temuan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Transaksi janggal tersebut terjadi selama 14 tahun, yakni pada 2009 hingga 2023, dikategorikan sebagai kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sungguh fantastis! Itu saja hanya di salah satu Kementerian/Lembaga (K/N), subjeknya berada di bagian DJP dan Bea Cukai.

Nah, bila ada audit menyeluruh oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) di semua K/L negara terkait dengan transaksi keuangannya dan audit yang melibatkan kepegawaian di dalamnya (manajemen), seperti pelaporan harta kekayaan kaitannya dengan penyalahgunaan jabatan dan wewenang ihwal lalu lintas keuangan yang merugikan keuangan negara, hingga berlanjut menjadi pengusutan perkara hukum oleh pihak penegak hukum (lintas yudikatif), terus berapa triliun uang negara yang diselewengkan dan bisa diselamatkan dari potensi kebocoran. Angka Rp300 triliun di Kemenkue tersebut hanyalah yang terungkap, bisa jadi di semua lembaga angkanya lebih dari Rp1000 triliun.

Wow! Angka 300 triliun yang setara dengan 9,8% dari APBN negara. Bila transaksi gelap tersebut secara keseluruhan berjumlah Rp1000 trilun, dan berhasil diselamatkan, maka penerimaan pendapatan negara bisa mencapai Rp3.463 triliun. Atau total APBN berjumlah Rp4.061,2. Pun bila Indonesia yang sekaya ini dengan tingkat produktivitas yang tinggi, dalam pokok kedaulatan ekonomi nasional nyata, idealnya pendapatan negara bisa mencapai Rp8000 triliun, atau total APBN bisa mencapai sekitar Rp10.000 triliun.

Kembali mengingatkan jargon kampanye Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, yaitu “Net Outflow of National Wealth”, yang mana waktu itu Prabowo mengatakan kebocoran keuangan negara yang mengalir ke luar yang seharusnya menjadi potensi/milik dalam negeri sebesar Rp1000 triliun. Hitung-hitungan yang bagus oleh Prabowo Subianto kala itu, meski sekarang dirasa “melempem” dan narasi Prabowo berputar-putar pada hal yang abstrak, demi bangsa dan negara, demi NKRI, itu-itu terus. Ya, makhlum itu bagian dari strategi, karena telah bergabung ke dalam pemerintahan.

Selain itu, ini cerita, ya, tahu nggak? Berapa total APBD di kabupaten/kota Anda masing-masing, ketahuilah, ya, rerata APBD berjumlah Rp1,5 triliun hingga Rp2,8 triliun. Itu saja, sekitar 70 persen uang berasal dari subsidi pusat berupa dana perimbangan dan lainnya. Total pendapatan asli daerah (PAD) dan bantuan lainnya dari pemerintah provinsi sebesar 30 persen. Ini, sekedar tahu saja, ya! Relevansinya dengan tulisan ini, hubung-huhungkan sendiri, ya! Sederhananya, sekalipun saat ini sudah dijalankan UU Otonomi Daerah dan maraknya pemekaran DOB (Daerah Otonom Baru), tetapi sesungguhnya hal pokok dan substansi itu berada di pusat, termasuk hulu dari berbagai persoalan atas kebijakan/arah dari pusat. Diduga maraknya pemekaran daerah dengan narasi pembangunan(isme) hanyalah kedok eksploitasi kekayaan daerah untuk kepentingan gurita bisnis global.

Kembali ke topik. Bahwa Indonesia dengan potensi sumber daya alamnya dan jumlah demografi yang besar, telah menjadi tempat (ladang) berbisnis bagi para pemodal atau para oligarki, yang mana terhubung dengan player dunia, berhaluan ekonomi yang berciri kapitalistik-neolib telah menampar rasa keadilan rakyat, yang mana disparitas keadilan si kaya dan si miskin semakin lebar. Andaikan pengelolaan itu berpihak pada kepentingan dalam negeri (rakyat), tentu uang cash hand yang (menjadi) bergunung-gunung itu mampu menjamin rasa keadilan rakyat.