Anggaran Vaksin Rabies Tidak Ada, Bagaimana Bupati dan DPRD Sikka?

Nusantarapedia.net, Artikel | Opini — Anggaran Vaksin Rabies Tidak Ada, Bagaimana Bupati dan DPRD Sikka?

Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH UBAYA  dan lawyer di Surabaya

PELAYANAN kepada masyarakat merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dilaksanakan pemerintah. Ketika warga masyarakat mengalami musibah, maka tidak alasan bagi pemerintah untuk wajib sebagai garda terdepan memberikan pelayanan, termasuk anggaran demi mengatasi masalah warga di wilayah itu.

Atas dasar hal demikian, maka dalam hal ini Pemda Kabupaten Sikka ketika warga Nian Tana Sikka mengalami masalah rabies (anjing gila) yang sudah memakan korban jiwa warga, wajib dianggarkan untuk membeli vaksin rabies agar tidak ada korban jiwa yang lebih banyak lagi. Sungguh celaka ketika Bupati Sikka mengatakan  anggaran tidak ada untuk membeli vaksi ini, bukti kegagalan serius Pemkab Sikka dalam hal ini.

Ini justru bukti oknum-oknum pejabat di Sikka cara berpikir dan kerja tidak sistematis, cepat tanggap, tetapi hanya sibuk mengurus kepentingan mereka, lupa akan kewajiban publik yang harus diutamakan penyelesaiannya. Oleh karena itu, jika tidak dianggarkan untuk pembelian vaksin rabies, yang harus bertanggung jawab adalah Bupati dan DPRD Sikka.

Pertanyaannya, apakah benar anggaran  untuk pembelian vaksin rabies tidak disetujui DPRD Sikka, karena lebih mengutamakan Pokir (Pokok-pokok pikiran DPRD/Aspirasi)? Padahal terkait pengadaan vaksin tersebut, sudah diusulkan pemerintah, namun tidak disetuji lembaga tersebut. Atau sebaliknya, pernyataan  Bupati Sikka Roby Idong tersebut hanya untuk menutupi kesalahan dan untuk menarik simpatik publik yang akhir-akhir ini mulai menurun akibat keakehan (kebanyakan) janji tanpa realisasinya.

Kami sangat yakin DPRD Sikka sebagai representasi warga Nian Tana Sikka tidak mungkin menolak anggaran untuk vaksin rabies. Atau memang realitanya dari awal Pemerintah tidak menyiapkan anggaran untuk vaksin rabies tersebut.

Warga ketika membaca pernyataan Bupati yang demikian itu sungguh kecewa, kaget dan bahkan timbul interpretasi macam-macam, bahwa barangkali Bupati Sikka tidak paham struktur APBD dan rencana kerja masing-masing OPD di Pemkab Sikka, sehingga muncul pernyataan yang tidak berbobot alias terkesan ngawur.

Akan hal ini, warga Nian Sikka menilai antara kedua lembaga ini ada kesan saling melempar tanggung jawab yang pada akhirnya warga Nian Tana yang harus jadi tumbal dari kegagalan tata kelola administrasi Pemkab Sikka.

Memang kelihatan tata hubungan kerja antara Bupati dan DPRD Sikka beberapa bulan belakangan ini kurang akur hanya karena gensi saja. Jika hubungan yang kurang mesra tersebut terus berlangsung, maka akan berakibat semua kebijakan anggaran untuk pelaksanakan pelayanan dan pembangunan di Sikka akan berjalan tidak maksimal alias keteteran.