Apakah Pengembalian Barang Sitaan Hapus Tanggung Jawab Oknum Polisi yang Pakai Barang Sitaan

21 Januari 2023, 14:17 WIB

Nusantarapedia.net, Netizen | Artikel — Apakah Pengembalian Barang Sitaan Hapus Tanggung Jawab Oknum Polisi yang Pakai Barang Sitaan

Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH UBAYA Surabaya

“Itu artinya, anggota Polri bertugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri No 10/2010.”

DRAMA pemakaian sepeda motor pinjaman yang dipentas oleh oknum Polres Sikka lucu, menggelikan, aneh dan melecehkan institusi penegak hukum Polri.

Harusnya oknum Polres Sikka lebih fair dan hati-hati mempertontonkan perilaku melawan hukum karena citra Polri akhir-akhir ini sudah semakin tipis kepercayaan publik terhadap independensi oknum polisi dalam menangani masalah hukum yang dialami warga publik Tanah Air.

Peristiwa yang terjadi di Polres Sikka ada beberapa oknum anggota polisi memakai sepeda motor dengan alasan untuk operasional. Ini disebut eufemisme (penghalusan bahasa) saja.

Sejatinya, barang sitaan tidak boleh digunakan oleh aparat yang wewenangnya sebagai penegak hukum.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No 10/2010), adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Itu artinya, anggota Polri bertugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri No 10/2010.

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, berdasarkan Pasal 11 Perkapolri No 10/2010 :
Pertama, menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
Kedua, mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
Ketiga, menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
Keempat, mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
Kelima, mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
Keenam, mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak.

Atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, maka pemakaian barang sitaan oleh oknum-oknum Polres Sikka melanggar hukum. Artinya, pengembalian barang sitaan (motor bodong) yang sudah dipakai oknum aparat penegak hukum (polisi) tidak otomatis menghapus tanggungjawabnya mereka.

Publik Sikka menunggu apakah Propram Polda NTT serius memberikan sanksi kepada oknum Polres Sikka yang melanggar Peraturan Kapolri.

Jika dengan pengembalian barang sitaan yang sudah dipakai tersebut dianggap persoalan selesai, maka publik semakin tidak percaya dan simpatik dengan kinerja oknum-oknum anggota Polri.

Barang Bukti 16 Motor Polres Sikka, Bagaimana Kelanjutan Kasusnya?

Pelajaran Berharga Pejabat Publik di Sikka Halangi Kerja Insan Pers
Akankah “Drama” Sidang Kematian Yosua Menjadi Lonceng Kematian Keadilan Publik
Tolak! Jabatan Kades Skema 9X2 Bukan Pula 6X3, Dorong Revisi UU Desa 5X2
Rencana Penerapan Kembali Tilang Manual

Terkait

Terkini