BAKN Ingatkan Pemerintah Soal Harga Kebutuhan Pokok

Nusantarapedia.net, Jakarta — Anis Byarwati dalam keterangan tertulis pada Kamis (14/7/2022), dikutip dari parlementaria, mengingatkan pemerintah agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan tidak menaikkan harga.

Anis Byarwati, selaku Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan bahwa tidak menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan masyarakat.

Beberapa harga yang ditentukan pemerintah (administered price) yang didorong untuk tidak dinaikkan adalah BBM, listrik, dan gas. Apabila ketiga harga tersebut dinaikkan akan semakin memberatkan beban masyarakat. Terlebih dengan keputusan pemerintah yang baru saja menaikkan PPN menjadi 11 persen.

“Pemerintah juga harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, pemberian subsidi bagi petani dan nelayan sebagai salah satu pengendali inflasi,” tegas Anis.

Diketahui, inflasi Amerika Serikat (AS) diberitakan melonjak 9,1 persen di bulan Juni 2022. Merespon hal itu, Bank Sentral Amerika (The Fed) pun telah menaikkan suku bunganya agar meredam inflasi. Dampak dari kenaikan inflasi di AS tersebut juga tertuju kepada ekonomi Indonesia. Di sisi lain, sejumlah pihak menekan Bank Indonesia agar segera menaikkan suku bunganya untuk menyelamatkan diri dari dampak inflasi AS.

Kondisi lonjakan inflasi AS pasca terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Tingginya inflasi AS tahun ini tentu berdampak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia, diakui oleh Anis.

“Rencana The Fed menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi inilah, yang dapat mendorong kenaikan dollar AS, memicu capital outflow, dan juga kenaikan harga komoditas, yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita,” ujar Anis.

Namun demikian, Anis mengakui adanya sisi keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia atas kenaikan harga pangan di tingkat global tersebut.

“Sebenarnya di satu sisi, kenaikan komoditas seperti batu bara, sawit akan menguntungkan bagi Indonesia karena kita adalah negara eksportir komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak mentah akan berbeda karena kita negara importir,” jelasnya.

Yang paling penting, menurut Anis adalah bagaimana Pemerintah menjaga daya beli masyarakat, karena inflasi akan berdampak pada kenaikan harga, yang saat ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah.

“Kondisi masyarakat kita saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi, dan sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli,” lanjutnya.

Selain itu Anis juga mencermati tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor, karena memicu naiknya inflasi juga dapat memperparah depresiasi nilai tukar rupiah. Maka, sangat penting upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pada potensi dalam negeri.

Kebijakan lainnya yang perlu diperhatikan adalah, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan yang tidak hanya diarahkan untuk mencapai kecukupan akan pangan, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

“Jadi, cinta produk dalam negeri tidak hanya menjadi slogan, tetapi secara nyata diwujudkan dalam setiap aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tutupnya. (dnA)

Menakar Kekuatan Rakyat dan Kebijakan Pemerintah dalam Isu Global Krisis Pangan (1)

Harga Sembako di Jakarta Hari Ini 15 Juli, Ayam Broiler Rp.41.511

MyPertamina App Masih Bintang 1,1 dari 5 Bintang

IPM dalam Hak Hidup, Amanat Konstitusi dan Distribusi Keadilan

Migor Mahal, Ganti Lalapan