Bawaslu Bangkalan Meminta KPU Beri Sanksi Pelanggar Etik Pemilu Kepada PPS Desa Kwanyar Barat

2 Februari 2024, 15:21 WIB

Nusantarapedia.net | BANGKALAN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, baru-baru ini menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang menggemparkan. Laporan dengan nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/16.10/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 ini, diajukan oleh H. Abdul Kosim, seorang calon anggota KPPS yang tidak lolos, warga Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar.

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap laporan yang diajukan, Bawaslu Bangkalan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan. Dalam pemberitahuan tersebut, terungkap bahwa beberapa terlapor terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dua orang PPS Desa Kwanyar Barat, Abdullah sebagai ketua dan Zainul sebagai anggota, serta seorang anggota sekretariat bernama Tohir, terlibat dalam skandal ini.

Ketua Bawaslu Bangkalan, Mustain Saleh, dengan tegas mengkonfirmasi surat pemberitahuan status laporan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menginformasikan temuan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan, dengan harapan agar sanksi tegas diberikan kepada para pelanggar.

“Iya terbukti ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sudah kami teruskan ke KPU Bangkalan untuk diberikan sanksi,” ungkap Mustain, Selasa (30/01/2024).

Mustain juga menegaskan bahwa KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Bangkalan. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara spesifik menyebutkan berapa hari KPU harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu setelah surat pemberitahuan diterima, KPU dapat dilaporkan secara etik jika tidak melaksanakan putusan Bawaslu.

“KPU bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara etik, bisa juga dipidana,” tegas Ketua Bawaslu.

Hingga berita ini tayang, belum berhasil mengkonfirmasi kepada pihak KPU Bangkalan. (Hsn)

Diduga Tak Netral Proses Rekrutmen KPPS, Ketua PPS Kwanyar Barat Dilaporkan

Terkait

Terkini