Belanja Daerah Tidak Optimal, Uang Ngendon Di Bank

Nusantarapedia.net, Jakarta — Pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/7/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung, bahwa dana transfer ke daerah tidak cepat dibelanjakan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dengan optimal. Akhirnya uang ngendon di bank.

Hal tersebut sebagai dilema, pemerintah daerah (pemda) masih lelet belanja, sedangkan anggaran dari pusat sudah disalurkan. Pemda justru rajin “menabung” alias menyimpan dana tersebut di bank.

“Ini selalu menimbulkan dilema,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/7/2022), dikutip dari kompas.com.

Sri Mulyani mengungkapkan, berdasarkan data, sampai akhir Juni 2022, dana sebanyak Rp 220,9 triliun mengendap di bank. Merupakan angka tertinggi dalam enam bulan terakhir.

Dana yang mengendap di bank saat ini dibandingkan pada posisi Mei 2022, naik Rp. 20,19 triliun atau 10,06 persen. Apabila dibandingkan pada posisi Juni 2021, dana mengendap naik sebesar Rp.30,82 triliun atau 16,21 persen.

Dengan demikian, saldo dana Pemda di bank menjadi naik, penyebabnya karena belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan Juni 2022.

Hal ini menjadi dilema, keinginan pemda agar pemerintah pusat melakukan pembayaran transfer dengan cepat, tetapi pemda lelet menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah.

“Kalau ingin diberikan transfer secara cepat jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan. Kami berharap akselerasi daerah di semester II akan bisa dipicu lebih baik membangkitkan ekonomi daerah,” ungkap dia, dikutip dari kompas.com.

Menurut catatan Kemenkeu yang dirangkum kompas, saldo tertinggi yang mengendap di bank sebesar Rp. 29,82 triliun ada di Provinsi Jawa Timur. Sementara daerah yang paling rendah dana mengendap di bank sebesar Rp 1,17 triliun oleh Pemprov Kepulauan Riau.

“Jawa Timur selalu memegang saldo tertinggi dari sisi dana yang ada di ABPD-nya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjabarkan, untuk realisasi belanja daerah tercatat mencapai 28,5 persen per Juni 2022, atau minus 7,7 persen dibandingkan belanja daerah pada periode sama di tahun lalu. Secara nominal belanja APBD pada Juni 2022 mencapai Rp.333,04 triliun.

Untuk belanja APBD tertinggi berada pada belanja pegawai sebesar Rp.151,33 triliun. Meski demikian, belanja pegawai turun 13,9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Belanja pegawai turun karena untuk tunjangan gaji ke-13 akan digeser pembayarannya di Juli sehingga belum terlihat di semester I ini,” ucapnya. (dnA)

PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM (1)

Jokowi: Bangun 1.900 Km Tol, Mulyani: Sampai 2014 Hanya 780 Km

Anggaran Pemilu 2024 Rp.76 Triliun

Menakar Kekuatan Rakyat dan Kebijakan Pemerintah dalam Isu Global Krisis Pangan (1)

Indonesia Salah Satu Tempat Investasi Terbaik (Pertemuan Bilateral Indonesia – Jepang)