Belum Tentu Klaim Asuransi Akhiri Dugaan Korupsi Proyek Ijukutu

24 April 2023, 19:30 WIB

Nusantarapedia.net, Artikel | Opini — Belum Tentu Klaim Asuransi Akhiri Dugaan Korupsi Proyek Ijukutu

Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH UBAYA & lawyer di Surabaya

PROYEK air minum daerah Ijukutu di Paga – Sikka, sedang menjadi buah bibir penghuni jagat raya Nian Tana, karena sudah berjalan sekian lama terjadinya hasil pengerjaan baru 0,04 persen dengan total nilai proyek Rp4.205.065.378. Rekanan atau kontraktor yang diberi kewenangan kerja CV. Varanus Cipta Perkasa yang berdomisili di Ende Flores.

Dugaan Korupsi
Proyek Jaringan Air Bersih IKK Kecamatan Paga Mata Air Ijukutu dengan total nilai proyek Rp4.205.065.378 ini, mulai ramai dipergunjingkan, ketika adanya laporan Veronika Ermerensiana Balak sebagai Direktris CV. Varanus Cipta Perkasa ke Polres Sikka atas dugaan penggelapan (Pasal 372 KUHP), yang dilakukan pihak peminjam bendera dengan perjanjian bahwa atas pelaksanaan proyek dialihkan kepada pihak pinjam (peminjam) bendera.

Ternyata laporan dari Dinas PUPR Sikka, realisasi fisik proyek ini hingga 5 Januari 2023 hanya 0,04 persen, dengan realisasi keuangan Rp630.739.807.

Dari fakta tersebut menjadi perdebatan hukum, apakah peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah ada larangan tindakan hukum pinjam bendera kepada kontraktor lain yang tidak terikat kontrak dengan pemerintah. Atau pertanyaan sebaliknya, apakah tindakan pinjam bendera oleh CV. Varanus Cipta Perkasa terlebih dahulu meminta persetujuan dengan pemerintah ketika memuat perjanjian pinjam bendera dengan akta nota riil? Jika ada larangan dari peraturan untuk lakukan pinjam bendera dan tanpa sepengetahuan pihak Pemkab Sikka, ini suatu kebiasaan atau konvensi jelas melawan hukum.

Pertanyaan selanjutnya, apakah perjanjian nota riil memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak pinjam bendera, jawabannya tidak. Jika dikaji dari sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa adanya kesepakatan para pihak, kecakapan atau kedewasaan pihak pembuat perjanjian, obyek yang diperjanjikan dimungkinkan pelaksanaannya serta tidak boleh bertentangan hukum, ketertiban umum serta kesusilaan. Jika dilihat dari syarat keempat, maka perjanjian CV. Varanus Cipta Perkasa dan pinjam bendera adalah batal demi hukum. Terhadap pengerjaan proyek Ijikutu CV. Varanus Cipta Perkasa bertanggungjawab dan bertanggunggugat. Tetapi jika peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak ada larangan pinjam meminjam bendera proyek dalam kaitan pengerjaan proyek negara, maka pihak pinjam bendera wajib bertanggungjawab.

Terkait

Terkini