Bersama Legal Corporate, Kepala Puskesmas Kwanyar Sanggah IPAL PKM Kwanyar Telan Anggaran 100 Juta

Nusantarapedia.net, Bangkalan, Madura — Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kwanyar memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Bangunan berukuran sekira 1 x 2 meter itu selesai dibangun tahun 2020 silam.

Menurut informasi dari salah seorang pegiat sosial Kwanyar, bangunan IPAL yang berada tak jauh di sebelah gedung Puskesmas itu menghabiskan anggaran 100 juta lebih. Ia pula mengatakan sarana itu tampak tak pernah dioperasikan.

“Kalau nggak salah itu ukuran 2×1, habiskan dana 100 juta lebih. Tak layak. Nggak difungsikan sama sekali,” tuturnya, sembari meminta identitasnya tak disebutkan.

Dikonfirmasi tentang hal itu, Kepala Puskesmas (Kapus) Kwanyar, Moh. Toha seusai hadiri acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Bangkalan, pada Kamis (19/01/2023) di Pendapa Agung Rumah Dinas Bupati. Kapus menolak memberikan keterangan pada waktu itu.

Kapus Toha meminta awak media agar mewawancara dirinya di kantornya dan meminta melihat langsung kondisi sebenarnya bangunan IPAL di Puskesmas yang dipimpinnya.

Di kantornya, pada hari dan jam yang dijanjikan, Jumat (20/01/2023). Kapus Toha dengan didampingi dua orang yang dikenalkannya adalah legal corporate-nya, langsung memberikan sanggahan atas kabar tak sedap tersebut.

“Ini langsung mulai dibangun ini, tahun 2020 langsung berfungsi,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyangkal informasi mengenai biaya bangunan yang dikabarkan menghabiskan dana sebesar 100 juta lebih.

“Ini (IPAL) hanya cuma tiga puluh. Ya, sekitaran tiga puluhan,” bantahnya.

Berbeda dari keterangan Kapus. Data yang disodorkan salah seorang tenaga medis yang mendampingi Kapus, mencantumkan nominal 49.840.000. (HasanH)

Pembangunan Polindes Sempat Tersendat, Camat Kwanyar: Pencairan Dana Desa oleh DPMD Mepet

KPK Tangkap Bupati, Pertanda Fungsi Kontrol LSM “Impoten”

“Bancakan” Transmigrasi Budaya Tradisional ke Tradisi Transaksional

Akankah “Drama” Sidang Kematian Yosua Menjadi Lonceng Kematian Keadilan Publik

Tolak! Jabatan Kades Skema 9X2 Bukan Pula 6X3, Dorong Revisi UU Desa 5X2