Forum Negarawan Harus Dapat Menjaga Pelaksanaan Pemilu Indonesia 2024 Yang Beretika dan Bermoral Mulia

Nusantarapedia.net | OPINI, POLHUKAM — Forum Negarawan Harus Dapat Menjaga Pelaksanaan Pemilu Indonesia 2024 Yang Beretika dan Bermoral Mulia

Oleh : Jacob Ereste

MASALAH dengan Joko Widodo dengan segala kebijakannya sebagai Presiden Indonesia sudah selesai. Demikian ungkap Joyo Yudhantoro aktivis pergerakan yang aktif mengikuti tidak dan gelombang — bahkan badai politik — di Indonesia. Setidaknya, priyayi asli Solo yang dewasa dan beranjak dewasa di Purworejo ini, sejak beberapa tahun silam telah menetap di Jakarta. Alasannya untuk lebih merasakan denyut politik dan proses regenerasi lewat partai politik.

Harapannya untuk mencetak kader politik yang tangguh — dalam pengertian ideologis — kandas sudah. Karenanya, dia tak lagi menaruh kepercayaan maupun harapan terhadap partai. Adapun pernyataan ini merupakan bagian dari dialog santai pada 26 Oktober 2023 di Sekretariat Forum Negarawan. (Baca Jacob Ereste : Posisi Strategis Forum Negarawan Dapat Menjadi Penjaga dan Pengawas Moral Dalam Pemilu 2024)

Fenomena harga beras naik, dan nilai jual partai justru merosot, menjadi renungan dirinya untuk lebih menyadari sekaligus mengaca diri, bahwa semua harapan dan cita-cita itu harus diperjuangkan tanpa keluh kesan dan tak lagi perlu menaruh pengharapan pada siapa pun. Wadah dari pengharapan itu sekarang hanya ada pada Forum Negarawan yang dikoordinir oleh Wali Spiritual Indonesia, Sri Eko Sriyanto Galgendu yang menghimpun sejumlah guru besar, begawan, serta sejumlah Jendral, lengkap dari semua angkatan yang telah purna tugas dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa. Bahkan ada diantaranya yang masif aktif di kesatuannya. Dari pihak lain, selaku tokoh spiritual Indonesia yang memiliki jaringan luas dengan tokoh spiritual dunia, Sri Eko Sriyanto Galgendu mampu mentautkan beragam elemen tersebut sampai ke akar rumput. Inilah menurut Joyo Yudhantoro potensi besar yang dimiliki oleh Forum Negarawan sebagai penjalin kekuatan moral yang mengacu ke langit dan intelektual yang mengkar di bumi.

Karena itu, Joyo Yudhantoro menyarankan agar segenap “dosa” atas perbuatan Joko Widodo telah purna sudah, meskipun tidak lantas berarti berhenti pula sikap kritis dari kegigihan Forum Negarawan untuk memperjelas dan memperteguh sikap serta pendirian untuk melakukan antisipasi terhadap segala akibat dari dampak buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Artinya, tugas dan fungsi utama dari Forum Negarawan dimana dia juga dapat bernaung, tidak lantas purna pula apa-apa yang semestinya harus dilakukan. Sebab potensi terjadinya chaos antara kubu yang satu dengan kubu yang lain dalam tahapan Pemilu 2024 — yang memang didesain terkotak-kotak — sungguh sangat rentan menimbulkan kerusuhan serta sangat sulit untuk dikendalikan.

Ungkapan yang lebih bersifat otokritik terhadap Forum Negarawan ini pantas agaknya pantas dan patut dikemukakan. Sebab masalah baru yang akan mendera bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, seakan sedang berada di ujung tanduk. Oleh sebab itu, semacam blue print dari tiga pasang kandidat calon presiden serta wakil presiden dapatlah segera melakukan pembenahan yang mendasar pada kerusakan yang paling mendasar yang melantak negeri ini dalam takaran berbangsa dan bernegara yang normal dan waras.

Akibat dari ketidak-warasan inilah konsekuensinya diperlukan kerja ekstra, lantaran potensi terjadinya kericuhan hingga kerusuhan sangat terbuka lebar akan terjadi. Sebab dari penekanan pertama kepada Presiden Indonesia terpilih dari Pemilu 2024, adalah sesegera mungkin melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 yang asli. Sehingga pada tahapan berikutnya segera menanamkan jiwa dan ruh Pancasila kepada segenap aparatur negara untuk menjadi acuan penilaian terhadap setiap aparat untuk mendapat penghargaan atau kenaikan pangkat serta jabatan kepada mereka yang mampu mengamalkan Pancasila dalam kata, perbuatan, serta sikap nyata dalam melakukan pelayanan bagi rakyat. Doktrin untuk setiap abdi negara ini harus ditumbuh suburkan pada semua instansi serta tingkatan di semua jajaran aparatur negara dan pemerintah. Sehingga orientasi pada kekuasaan dapat terkikis habis agar tidak terulang mencederai rakyat.

Karena itu usai pementasan dua babak kekuasaan Presiden Joko Widodo di Indonesia, harus dipahami bukan selesai pula tugas dan fungsi Forum Negarawan untuk negeri ini. Karena fenomena dari akibat terusannya harus diantisipasi dengan serius, bila tidak ingin negeri ini terjerembab dalam lembah yang hina dina, tidak berdaulat secara politik, tidak mandiri dalam ekonomi dan tidak juga berkepribadian dalam budaya sebagai manusia yang selayaknya terhormat dan mulia di muka bumi.