Fraksi PKS DPR ‘Walk Out’ dari Paripurna

Nusantarapedia.net, Jakarta — Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM pada Sabtu, (3/9/2022). Presiden mengatakan bahwa subsidi BBM akan dialihkan kepada penerima yang lebih tepat sasaran.

Adapun penyesuaian kenaikan harga BBM sebagai berikut;

• Pertalite (subsidi): Sebelumnya dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter
• Solar (subsidi): Sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter
• Pertamax: Sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter

Keputusan pemerintah menaikkan BBM Subsidi, telah diantisipasi dengan menggelontorkan dana bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

“Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ucap Menkeu dalam keterangannya usai melakukan rapat terbatas, Senin, (29/8/2022), dikutip dari setpres.

Bansos tambahan (BLT Tambahan) tersebut menurut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.

Keputusan pemerintah menaikan harga BBM tersebut, akhirnya memunculkan gelombang aksi unjuk rasa di Tanah Air. Unjuk rasa berlangsung pada tanggal 5 dan 6 September 2022 kemarin yang dilakukan oleh eleman masyarakat, seperti elemen buruh dan elemen mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

Pada tanggal 6 September 2022, ratusan demonstran menyampaikan aspirasinya perihal kenaikan harga BBM. Para demonstran berasal dari massa elemen buruh dan mahasiswa, berlangsung di depan gedung DPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Elemen buruh tersebut yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, dalam unjuk rasa kali ini bersama para petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, miskin kota, pembantu rumah tangga, dan organisasi perempuan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal yang juga selaku Presiden Partai Buruh mengawal jalannya aksi dengan berorasi.

Iqbal menyerukan agar massa aksi demonstrasi untuk melakukan mogok massal nasional jika pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM.

Terdapat tiga tuntutan dari KSPI yang disampaikan oleh Iqbal, yaitu;

1. Tolak kenaikan harga BBM
2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja
3. Naikkan UMK 2023 sebesar 10-13%

Sebelumnya, Said Iqbal menyatakan, agar kenaikan harga BBM dibatalkan atau diturunkan, secara teknis menuntut agar DPR mengambil langkah membentuk Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) BBM.

Setelah aksi selesai, Iqbal meminta massa buruh agar membubarkan diri dengan tertib, dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, bahwa unjuk rasa berlangsung dengan lancar dan tertib.

“Kita akhiri aksi hari ini, terima kasih kepada Pak Polisi yang sudah mengawal jalannya aksi ini. Mari kita bubar dengan tertib,” kata Iqbal di atas mobil komando, dikutip dari kompas.com.

Sementara itu, elemen mahasiswa juga menggelar aksinya dengan mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara. Mereka menolak kenaikan harga BBM.

Dalam aksinya, yang dilakukan di sekitar Patung Kuda, mereka membawa sejumlah spanduk, poster dan atribut berisi penolakan kenaikan harga BBM. Selain itu mereka juga membakar ban. Para mahasiswa terus berorasi secara bergantian sambil meneriakkan yel-yel.

“Ini adalah bentuk kemarahan rakyat, karena rezim telah gagal menyejahterakan rakyat,” kata salah seorang massa saat membakar ban, dilansir dari CNN.

Terpisah, aksi serupa juga banyak dilakukan oleh eleman buruh dan mahasiswa yang digelar di beberapa daerah di Tanah Air, pada tanggal 5 dan 6 September, seperti yang digelar di Surabaya, Semarang, Medan, Samarinda, Makasar, dan daerah-daerah lainnya.

Menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menaikkan harga BBM, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyatakan penolakan kebijakan tersebut dengan melakukan “walk out” dari Rapat Paripurna. Menurut PKS, berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia, F-PKS DPR RI menekankan kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberatkan hajat hidup rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan fraksi PKS saat Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Sikap dan pandangan PKS disampaikan oleh Anggota F-PKS DPR RI Mulyanto yang mewakili F-PKS DPR RI.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini, kami menyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini, di depan demo yang dilaksanakan oleh masyarakat, kami mendukung penolakan ini. Karenanya, dengan ini, kami, Fraksi PKS menyatakan walk out dari forum (Rapat Paripurna) ini,” ucap Mulyadi, dilansir dari parlementaria.dpr.

Sikap Fraksi PKS DPR RI tersebut dengan argumentasi bahwa, kenaikan BBM akan menurunkan daya beli rakyat Indonesia di tengah pemulihan akibat pandemi Covid-19. F-PKS DPR RI juga menilai kenaikan BBM bersubsidi bukan kebijakan yang bijaksana pada saat rakyat Indonesia terpukul akibat imbas kenaikan harga minyak goreng dan pangan beberapa waktu lalu. (dnA)

Ulang Tahun di Tengah Peringatan Ulang Tahun dan Demo BBM

Indonesia Negara Demokrasi, Sampaikan (Unjuk Rasa) dengan Baik

Menkeu: Anggaran Subsidi Energi Tetap Naik, Meski Harga BBM Disesuaikan

Beras Setra I Premium Rp.14.522, Harga Sembako di Jakarta Hari Ini 6 September

11 April Potret Sosial Teks Indonesia (1)