Harga Kedelai Tinggi, Pengusaha Tempe Mengadu ke Komisi IV

19 Januari 2023, 07:49 WIB

Nusantarapedia.net, Jakarta — Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPC Hipmikindo) Kabupaten Bekasi dan Pengusaha Tempe berskala kecil dan menengah mengeluh ke Komisi IV DPR RI pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Dalam RDPU tersebut membahas mengenai harga kedelai yang terlampau tinggi, seperti yang disampaikan Eko Parmono, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPC Hipmikindo) Kabupaten Bekasi, bahwa pengusaha tempe berskala kecil dan menengah mengeluhkan harga kedelai yang terlampau tinggi dan berharap harga kedelai stabil seperti sebelum pandemi.

“Harapan dari mereka harga seperti yang dulu, artinya sampai Rp8.000 (per kg: red). Kalaupun seumpamanya ada kenaikan, itu mereka berharap maksimal Rp9.000,” terangnya, seperti dilansir dari dpr.

Menurut Eko, tingginya harga kedelai membuat pengusaha tempe berskala kecil dan menengah kesulitan mengejar biaya produksi.

“Kalau yang kami tangkap dari teman-teman di lapangan, harga sekarang (kedelai: red) masih cenderung tinggi sehingga mereka tidak bisa mengejar biaya produksi dan menyebabkan daya jual mereka menurun,” katanya.

Lanjutnya, Eko menjelaskan, sebelum pandemi, harga kedelai hanya berkisar Rp700.000 per kuintal. Namun, pada Agustus 2022 harga kedelai melonjak jadi Rp 1,4 juta per kuintal.

“Hari ini mereka baru belanja bahan tadi pagi, Rp 1,2 juta per kuintal, masih nggak ngejar biaya produksi,” sebutnya.

Senada disampaikan oleh pengusaha tempe lainnya, Siti Tohiroh bercerita, dia sempat gulung tikar karena tidak kuat lagi membeli bahan baku. Dan terpaksa harus meminjam modal ke bank keliling dengan bunga yang sangat besar demi dapat produksi kembali.

“Modal boleh pinjam dari bank keliling, bunganya sampai 30 persen. Misalnya pinjam Rp1 juta kembalinya jadi Rp 1,3 juta,” ucap Siti.

Siti berharap harga bahan baku kedelai bisa segera stabil agar mendapatkan keuntungan yang layak bagi para perajin tempe, serta berharap negara dapat memberikan banyak modal dan alat-alat produksi.

“Dikecilkan (ukuran tempe: red) enggak laku, digedein nggak dapat apa-apa,” ujar Siti.

Menanggapi naiknya harga kedelai, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya mencatat semua aspirasi yang disampaikan DPC Hipmikindo Kabupaten Bekasi sebagai pendamping pengusaha tempe berskala kecil dan menengah.

“Kami akan membahas ini saat rapat dengan mitra kerja komisi VI. Terkait ketersediaan kedelai di lapangan kami akan meminta Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk memantau ketersediaan kedelai di lapangan,” ujarnya. 

Sementara untuk membantu keberlangsungan UMKM yang sempat gulung tikar, Ia menyarankan DPC Hipmikindo Kabupaten Bekasi membuat  koperasi yang menaungi pengusaha tempe berskala kecil dan menengah.

“Kami akan dukung dan dampingi bapak dan ibu mengakses Dana Bergulir untuk  sektor Koperasi UMKM untuk membantu permodalan pengusaha tempe,” kata Aria.

Terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, menyusul masuknya impor kedelai di Indonesia asal AS sebanyak 56.000 ton diharapkan harga kedelai bisa turun menjadi Rp12.000-11.000 per kilogram dalam sehari atau dua hari ke depan.

“Kemarin kedelai sudah sampai Merak dan 1-2 hari ke depan, kedelai bisa dipastikan bisa Rp12.000-11.000 turun harga dari Rp 14.000,” ujar Mendag Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023), dilansir dari kompas.com.

Menurut Mendag meski impor telat, namun diharapkan dapat menekan harga kedelai. Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 56.000 ton yang datang perdana pada Minggu (15/1/2023) dari New Orleans, Amerika Serikat melalui Pelabuhan Cigading, FKS Logistik Cigading, Tegalratu, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. (MYassin)

Perekonomian Indonesia 2023 Optimis Tetapi Waspada

Dua Masalah Besar Terkait Investasi

Ribuan Kades dari Berbagai Daerah di Tanah Air Unjuk Rasa ke Jakarta, Menuntut Revisi UU Desa

Tolak! Revisi UU Desa Perpanjangan Jabatan 9 Tahun, Bila Revisi Sekalian “UU Pemerintahan Desa”

Harga Komoditas di Jakarta Hari Ini 18 Januari 2023

Terkait

Terkini