Hukum dan Politik

- hukum juga menjadi lemah jika tidak ada kekuatan politik untuk mewujudkan keadilan hukum. Hukum dan politik tidak boleh dimaknai terpisah jika kita salah satu didalamnya, karena ketika politik dihilangkan maka negara lemah -

1 Januari 2024, 08:55 WIB

Nusantarapedia.net | OPINI, POLHUKAMHukum dan Politik

Oleh : Tomy Michael

“Untuk saat ini menjelang Pemilu 2024, pembicaraan hukum cenderung pada keterbukaan politik. Dalam lingkup bergaul pun, sangat susah membedakan pembicaraan hukum ke arah politik dan pendapat hukum berdasarkan kehendak politik.”

“kampus tidak apa-apa menghadirkan para pasangan, karena di fakultas hukum pun mempelajari politik. Negara menjadi tidak dewasa ketika ada pembatasan untuk dialog-dialog. Kampus sebagai akademia sudah bisa memilah untuk mana yang tepat didiskusikan dan mana yang tidak”

KEAGUNGAN ilmu hukum dengan normatifnya untuk saat ini perlu dipertanyakan, apalagi banyak hibah lintas fakultas lebih diutamakan. Artinya, ilmu hukum wajib membuka diri pada data yang ada, sejarah hingga kemampuan hasil analisa dengan pendekatan berbeda. Sesungguhnya, apakah bisa ilmu hukum lepas dari ilmu politik? Pertanyaan ini jelas saja berbeda dengan, apakah bisa hukum lepas dari politik? Dalam opini ini berfokus pada pemaknaan hukum dan politik. Secara universal, hukum diartikan kaidah tertulis untuk mengatur masyarakat. Untuk mengerti hukum, maka banyak hal yang bisa dilakukan saat ini.

Kita tidak perlu berkontemplasi di dalam hutan, tidak perlu melakukan sikap menyendiri di ruangan sepi, namun sambil meminum kopi dingin bisa mengetahuinya. Artinya di tempat keramaian maka orang bisa mengartikan hukum. Menurut saya, hukum adalah sesuatu yang bersifat metafisika dan faktual, sehingga perlu ditafsirkan tanpa bertentangan dengan norma agama. Terkesan ortodoks tetapi harus ada batasan yang diberlakukan ketika berbicara akan hukum. Norma agama harus menjadi batasan dalam bertindak. Untuk saat ini menjelang Pemilu 2024, pembicaraan hukum cenderung pada keterbukaan politik. Dalam lingkup bergaul pun, sangat susah membedakan pembicaraan hukum ke arah politik dan pendapat hukum berdasarkan kehendak politik.

Sebetulnya hukum dan politik adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hukum juga diajari mengenai cara mempertahankan negara. Bisa saja melakukan pemurnian seperti film Purge, hingga kemurnian asali itu muncul, bisa juga negara bertindak apapun asal tidak mengubah bentuk negara (Pasal 37 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945), bisa juga mencalonkan diri dari partai politik atau pelaksanaan perjanjian sesuai keinginan para pihak. Tokoh yang dianggap ahli perang yaitu Niccolo Machiavelli mengatakan, bahwa negara harus memiliki kekuasaan yang besar. Negara menjadi ekspansif bagi negara lain agar negara asal semakin kuat. Tentu saja didalamnya terdapat kekuatan politik. Tidak akan mungkin terjadi jika negara ingin bertahan maka harus patuh pada negara lain. Untuk memiliki integritas maka negara harus mencampurkan politik dalam hukum sehingga politik hukumnya terlihat. Bagi sebagian orang membicarakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kebanggaan karena Indonesia telah bebas dari aturan Belanda. Tetapi ada hal lain yang penting yaitu politik hukum apakah didalamnya. Di sini menariknya hukum, ia bisa masuk kemana saja dan memasukkan siapa pun kedalamnya.

Di satu sisi, hukum juga menjadi lemah jika tidak ada kekuatan politik untuk mewujudkan keadilan hukum. Hukum dan politik tidak boleh dimaknai terpisah jika kita salah satu didalamnya, karena ketika politik dihilangkan maka negara lemah. Sebagai contoh bahwa untuk mewujudkan suatu pembentukan norma maka harus ada landasan filosofisnya, ketika itu telah terwujud maka pelaksanannya dibutuhkan strategi politik yang baik.

Puncak dari opini sebetulnya mengkritisi mengapa ajang diskusi atau debat calon presiden dan calon wakil presiden ada pembatasan. Misalnya saja kampus tidak apa-apa menghadirkan para pasangan, karena di fakultas hukum pun mempelajari politik. Negara menjadi tidak dewasa ketika ada pembatasan untuk dialog-dialog. Kampus sebagai akademia sudah bisa memilah untuk mana yang tepat didiskusikan dan mana yang tidak. Kampus harus memberikan tegangan netral agar tidak timbul gesekan. Tegangan netral yaitu tidak memberikan informasi hoaks, keterlibatan mahasiswa dalam diskusi terbuka hingga mengajak siapa pun untuk bisa memahami hukum dalam politik dan sebaliknya.

Hukum dan politik adalah kesatuan yang saling melengkapi. Perlu diketahui bahwa berpolitik dalam hukum tidak semata-mata kepada manusia sebagai subjek hukum, namun kepada Sang Pencipta juga. Marilah mulai sekarang tidak mengotak-ngotakkan ilmu, karena jikalau masih berlaku demikian maka kedewasaan berpikir harus menjadi refleksi. (*)

Polish 20231112 215914518 4

Dr. Tomy Michael
| Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Wakil Presiden dan Tetras Politika

Kecerdasan Buatan, Lagom dan Pemilu

Refleksi Hari Anak Sedunia Dalam Perspektif Hukum

Negara Kecil, Han Fei Zi dan Pemilu 2024

Tolak RUU Provinsi DKJ, Kecuali Tetap Pilkada! Abang Jampang Minggir ke Sebrang?

Terkait

Terkini