Indonesia Emas 2030, Ini Syaratnya!

Nusantarapedia.net, Jakarta — Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk mendapatkan potensi ekonomi yang besar dengan cara melakukan hilirisasi industri dalam negeri yang otomatis akan menghentikan ekspor bahan mentah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI), di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa, (11 Oktober 2022).

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas, menurut Presiden terletak pada konsistensi dalam transformasi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya adalah hilirisasi industri yang dapat menghentikan ekspor bahan mentah. Dengan demikian, Presiden yakin Indonesia akan masuk ke dalam negara dengan ekonomi paling besar di dunia.

“Target dari yang sudah kita hitung nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita, kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia, asal konsistensi ini terus kita jaga,” jelasnya, dilansir dari sekretariat kabinet.

Menurut Presiden, hilirisasi industri dan stop ekspor harus dijaga konsistensinya, meski banyak pihak asing mengintervensi Indonesia karena menutup kran ekspor bahan mentahnya.

“Konsistensi itu terus kita jaga dan terus kita ingatkan, jangan kembali ke ekspor mentah lagi, hati-hati kita semuanya harus mengingatkan ini. Meskipun sekali lagi, kita digugat tapi kalau kita digugat ragu-ragu dan muncul lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita,” tegas Presiden.

Selain itu, upaya lainnya adalah melakukan pengambilalihan saham perusahaan asing yang mengelola potensi kekayaan alam Indonesia, seperti yang sudah dilakukan terhadap PT Freeport Indonesia dan Blok Rokan.

“Ini ada sebuah transformasi teknologi, ada sebuah transformasi ekonomi yang kadang-kadang kita enggak sadar,” ucap Kepala Negara.

Sambungnya, “Dulu ya dapat dividen 9 persen, sekarang kita dapat dividen 51 persen, dapat pajaknya jelas lebih besar, dapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar, setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka, kita 70 persen itu masuk ke negara, dari sebelumnya hanya dividen 9 persen.”