Inflasi Indonesia 4,94 Persen, Uni Eropa 8,9, Jangan Terlena! Ketidakpastian Global Mengancam

Nusantarapedia.net, Jakarta — Situasi dunia tidak menentu, hantu resesi ekonomi global menghantui negara-negara menuju kebangkrutan. Ketidakpastian global akibat konflik geo-politik kepentingan negara-negara dunia, isu krisis energi, krisis pangan hingga potensi terburuk terjadinya konflik dunia “perang dunia”.

Angka inflasi yang terus bergerak naik, menjadikan situasi cukup sulit. Harga aneka barang dan jasa yang terus naik berpotensi sulit dikendalikan hingga mengular ke berbagai indikator ekonomi serta turunnya nilai mata uang. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen (year on year) masih yang terbaik dibandingkan dengan tingkat inflasi di Uni Eropa sebesar 8,9 persen, Turkey 7,9 persen, Uni Eropa 8,9 persen, atau Amerika 8,5 persen.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022, mendorong kerja sama para kepala daerah dengan TPID dan TPIP untuk mengendalikan inflasi.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), harapannya dapat bekerjasama agar pemerintah mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen.

“Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, nggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal,” ujar Presiden, dikutip dari Setpres.

Presiden juga meminta para kepala daerah bisa mengecek apa yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya.

“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai dan dicek. Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah? Disambungkan, ini harus disambungkan karena negara ini negara besar,” jelas Presiden.

Menurut presiden, keberhasilan Indonesia dalam menahan laju inflasi karena besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp502 triliun. Presiden pun akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kemampuan APBN pemerintah dalam melanjutkan subsidi tersebut.

“Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan,” tuturnya.

Terkait harga pangan, Presiden juga mengungkapkan bahwa harga beras di Indonesia pada kisaran Rp10.000, masih lebih baik dengan harga beras di sejumlah negara, misalnya di Jepang Rp66.000, di Korea Selatan Rp54.000, di Amerika Serikat Rp53.000, dan di Tiongkok Rp26.000.

“Kita juga patut bersyukur baru seminggu yang lalu kita mendapatkan sertifikat penghargaan dari Internasional Rice Research Institute untuk sistem ketahanan pangan kita dan swasembada beras. Ini yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan sehingga tidak hanya swasembada beras saja, tapi nanti bisa ekspor beras, ikut mengatasi kelangkaan pangan di beberapa negara karena sudah mengerikan sekali,” ungkapnya.

Atas dasar kondisi global seperti di atas, juga kondisi dalam negeri, kemungkinan pemerintah akan menaikkan harga BBM Subsidi, karena beban APBN dengan subsidi energi sebesar itu lama kelamaan tidak mampu. (dnA)

Poin-poin Konstruksi APBN 2023 (1)

Lima Agenda Besar Nasional Menuju Indonesia Maju

Indonesia Mampu Hadapi Krisis Global, Bangun Indonesia Maju dengan 4 Kekuatan

PDB (GDP) Ekonomi Indonesia Tahun 2030 Nomor 7, 2045 Nomor 4 Dunia

Hilirisasi dan Industrialisasi Dalam Negeri, Kunci Tambang Ekonomi ala Jokowi