Jalur Sutra Perekonomian Flores
Dan tercatat pula kinerja investasi pada tahun 2022 diperkirakan terus menguat, didukung oleh berlanjutnya pembangunan PSN
Urgensitas Infrastruktur di Flores
Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT tahun 2021, kabupaten dengan PDRB tertinggi di Flores ditempati oleh Kabupaten Ende dengan PDRB perkapitanya sebesar Rp23.209.321. Artinya pada tahun 2021 rata-rata masyarakat Ende memiliki penghasilan sebesar Rp23.209.321 per tahun atau Rp1.934.110 per bulan. Angka ini mengindikasikan bahwa sekalipun pendapatan perkapita tergolong tertinggi di tingkat kabupaten di Kepulauan Flores, namun masyarakat Kabupaten Ende tidak otomatis merasakan dampak positif atas tingginya pendapatan perkapita yang dicapai. Keadaan itu diperburuk oleh minimnya infrastruktur yang mengharuskan mereka merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk memenuhi kebutuhan bernilai ekonomis.
Laporan Bank Indonesia di bulan Pebruari 2022 menyebutkan bahwa pada tahun 2022 terjadi akselerasi investasi di Provinsi NTT, terutama dipicu oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan percepatan pembangunan infrastruktur DPSP Labuan Bajo. Dan tercatat pula kinerja investasi pada tahun 2022 diperkirakan terus menguat, didukung oleh berlanjutnya pembangunan PSN, antara lain Bandar Udara Komodo, Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Bendungan Temef (Kab. TTS), dan Bendungan Mbay (Kab. Nagekeo). Khusus di DPSP, Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Tana Mori, Labuan Bajo, guna mendukung penyelenggaraan kegiatan internasional ASEAN Summit pada tahun 2023.
Catatan pengadaan infrastruktur faktanya memang mulai terasa geliatnya seiring perhatian pemerintah terhadap Kepulauan Flores, namun pandangan korektif tetap perlu ditampilkan manakala konsep pemerataan pembangunan berkeadilan yang diterapkan kurang berjalan sesuai konsep orisinilnya, jika disejajarkan dengan realitas lain yang terjadi. Unit-unit penunjang ekonomi yang letaknya jauh seperti pasar, bandara, dan pelabuhan, justru akan menimbulkan biaya ekonomis baru bagi masyarakat yang sedang berjuang menuju peningkatan kesejahteraan. Singkatnya, bahkan dengan PDRB perkapita tertinggi sekalipun, tetaplah sulit untuk menjangkau infrastruktur yang lokasinya jauh, apalagi tidak ditunjang oleh sarana transportasi dan infrastruktur jalan yang lebih baik dibandingkan dengan jalan kolonial yang ada saat ini.
Tautan
Dulu jalur sutra telah berhasil mengawali pertemuan peradaban-peradaban maju saat itu, karena lewat jalur inilah perdagangan internasional kuno menghubungkan wilayah barat dan timur. Legenda tersebut mungkin dapat dijadikan rujukan bahwa sebuah interaksi peradaban hanya dapat dipertemukan oleh jalur yang tidak hanya menghubungkannya tetapi juga mampu merepresentasikan kebutuhan berbasis potensi kedua wilayah yang berhubungan. Demikian pun, Kepulauan Flores mungkin akan tetap sulit untuk mengalami pertumbuhan kesejahteraannya, jika faktor-faktor kontraproduktif seperti salah satunya infrastruktur jalan yang dalam aspek tertentu mengurangi nilai ekonomisnya, sebaliknya justru memberikan beban tersendiri terhadap kondisi finansial masyarakat.
Banyaknya savana dan lahan kering memang membutuhkan bendungan untuk irigasi. Indahnya Labuan Bajo memang memikat hati dan bisa dipercantik untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pariwisata. Perbaikan pelabuhan dan pelayanan di bidang pelayaran memang penting untuk mengangkat potensi Kepulauan Flores yang terletak di perairan Laut Sawu. Pembangunan bandara sangat diperlukan untuk membuka jalur transportasi yang mendukung pembangunan. Namun kondisi geografis dan topografis Kepulauan Flores entah disadari atau tidak, telah menyebabkan penurunan dalam hal jumlah pendapatan perkapita masyarakat, karena timbulnya pengeluaran tambahan pada aspek-aspek penunjang, seperti biaya transportasi dan panjangnya jarak tempuh menuju akses-akses infrastruktur tersebut.
Keberadaan infrastruktur sangatlah penting, namun skala prioritas serta strategi pengadaannya perlu mempertimbangkan efek-efek lanjutan dari keberadaannya. Jangan sampai pembangunan infrastruktur menjadi kontraproduktif dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. (dhe)
Oleh: Davianus Hartoni Edy
| Penulis adalah pemerhati sosial dan mahasiswa program magister hukum Universitas Indonesia.
Penghinaan Terhadap Presiden, Mungkinkah Berujung Pidana
Menakar Dentuman Palu Hakim Sambo
Meninjau Ulang Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia
Pencemaran Nama Baik (Tinjauan Pengaduan Terhadap Romo Paschal)