Karutan dan KPR Rutan Kelas II B Kota Agung Tanggamus Konfirmasi Dugaan Pungli

13 November 2022, 16:07 WIB

Nusantarapedia.net, Tanggamus, Lampung — KPR (Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan) Gultom dan Kepala Rutan Kelas II B Kota Agung, Lampung, berkilah terkait dugaan jual beli kamar dan bebasnya narapidana memiliki alat komunikasi (Hp/Android) di dalam Rutan Kelas II B Kota Agung, saat memberikan tanggapan terkait pemberitaan adanya biaya kamar dan alat komunikasi tersebut.

Saat memberikan tanggapan melalui pesan singkat WhatsApp, Gultom mengatakan, pihaknya sudah menjalankan semua apa yang telah diatur dalam Undang Undang dan Tata Tertib Tentang Rutan dan Lapas.

Menurut Gultom, Rutan Kota Agung sudah banyak perubahan karena sudah menjalankan SOP sesuai Undang Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana sudah mengalami perubahan menjadi Undang Undang No. 22 Tahun 2022.

“Kami juga sudah melakukan SOP sesuai Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan Rutan, serta SOP pencegahan dan SOP penindakan, dan juga sama Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan,” terang Gultom via pesan singkat WhatsApp pada Sabtu, (12/11/2022).

“Intinya, surat pernyataan dari pegawai Rutan dan warga binaan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku, dan tidak melakukan pungli,” pungkas Gultom.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas II B Kota Agung Sobirin, saat dihubungi via pesan singkat WhatsApp terkait pemberitaan adanya dugaan jual beli kamar dan alat komunikasi Hp, Sabtu (12/11/2022), menurut Sobiri, hal itu tidak dibenarkan.

“WBP (Warga Binaan Permasyarakatan: red) memiliki alat komunikasi karena kami atau pihak Rutan telah menyediakan fasilitas video call bagi WBP secara gratis tanpa dipungut biaya untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka, dan juga tidak benar ada pungutan di kamar mapenaling (masa pengenalan lingkungan: red) apabila pindah kamar atau blok,” tutupnya.

Sementara menurut keluarga warga binaan yang tidak mau disebutkan namanya, sangat jelas menceritakan kalau biaya kamar masih ada.

“Dari dulu sampai sekarang anak saya belum lama keluar dari Rutan, belum lama kok, tahun 2022 ini, makanya saya bilang belum lama. Kalau apa yang dibilang pihak Rutan sudah menyediakan fasilitas video call bagi WBP itu hanya formalitas aja,” katanya, Sabtu (12/11/2022).

“Mau pidah blok aja dari mapenaling, kita harus bayar, biayanya pun bervariasi, dari Rp2,5 hingga 3 juta rupiah. Beda lagi biaya Hp untuk Android Rp300 ribu per bulan, Hp jadul (GSM: red) Rp150 ribu perbulan, dan yang tidak pegang Hp pun tetap bayar Rp150 ribu per bulannya.”

Lanjutnya, “Jadi permainan seperti itu udah bukan rahasia lagi dari dulu, permainan seperti itu masih ada sampai sekarang. Ya, kalau pihak Rutan bilang udah gak ada lagi wajar, gak mungkin mereka mau ngaku,” bebernya.

“Intinya kalau pihak Bapas mau sidak atau mau datang, semua fasilitas yang ada di dalam kamar itu diamankan dulu, kalau pihak Bapas udah pulang baru dikeluarkan lagi, itu juga ada biayanya lagi,” tutupnya. (**/Firwanto)

LPKNI DPD Tanggamus Resmi Laporkan Lapas Kota Agung
Kapolri Tegas Demi Kebaikan Institusi, Langsung Proses dan “Pecat”
Satlantas Polres Kampar Komitmen Berikan Layanan Humanis dan Bebas Pungli
Pemimpin Pencitraan Tidak Dibutuhkan di 2024, Tinggalkan Strategi Usang!
Badan Bank Tanah vs Reforma Agraria

Terkait

Terkini