Kebijakan Pemerintah Hadapi Ketidakpastian Global Menurut Menkeu Sri Mulyani

Nusantarapedia.net | WARTA, NASIONAL — Dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan kebijakan pemerintah agar terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa situasi yang berdampak pada perekonomian Indonesia, seperti; dinamika pasar keuangan global, tensi geopolitik di Palestina, dan kenaikan harga pangan akibat El Nino

“Ini adalah situasi yang kita terus waspadai. Kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40 persen terbawah. Harga beras kita lihat meningkat cukup tajam dalam enam bulan terakhir dan ini menyebabkan juga volatile inflation yang berasal dari food menjadi salah satu kontributor terbesar,” ujar Menkeu, dikutip dari Setkab, Selasa (07/11/2023).

Menurut Sri Mulyani, strategi dalam mengendalikan harga beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog berupaya memastikan suplai atau pasokan terjaga hingga musim tanam dan panen mendatang.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Bantuan ini diterima oleh 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp200 ribu per bulan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7,52 triliun.

Upaya yang lain, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Menkeu bersama Menko (Perekonomian) dan menteri lainnya memonitor bahwa KUR pada tahun ini penyalurannya melemah, disebabkan oleh beberapa perubahan kebijakan, sehingga meminta kepada perbankan untuk bisa mengakselerasi penyaluran KUR.

Masih menurutnya, penyaluran KUR baru terealisasi sebesar Rp107 triliun hingga September 2023 dari target Rp297 triliun. Oleh karena itu, dibutuhkan akselerasi penyaluran KUR dalam tiga bulan terakhir ini.

Upaya lainnya dengan memberikan dukungan bagi rumah komersial, dengan pemberian intensif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terdapat dukungan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta per rumah hingga Desember 2024. Untuk rumah masyarakat miskin sebesar Rp20 juta per rumah melalui program Rumah Sejahtera Terpadu di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

“Paket kebijakan ini kita berharap tentu akan memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita,” tandasnya. (Rdi)

(Sumber: sekretariat kabinet)

Anwar Usman Diberhentikan Dari Jabatan Ketua MK, Lakukan Pelanggaran Berat Kode Etik

Airlangga: Angka Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah, Pidato HUT Partai Golkar ke-59

Jokowi: Banyak Drama-Drakor-Sinetronnya, Mestinya Pertarungan Gagasan-Ide Bukan Pertarungan Perasaan

Pinjam Dulu Seratus, Please, dech!

Inilah Visi Misi Ketiga Pasang Capres, Ditunggu Kiprah Implementasinya atau Janji Manis Belaka!