Kemenhan dan PUPR Terbesar, Persetujuan Alokasi Anggaran 2023 oleh DPR untuk K/L

Nusantarapedia.net, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui alokasi/pagu anggaran dalam APBN 2023 untuk lembaga negara, kementerian, lembaga negara non kementerian, dan lainnya (K/L), berdasarkan mitra kerja masing-masing di setiap Komisi-komisi, berdasarkan persetujuan sebelumnya melalui persetujuan Badan Anggaran (Banggar).

Persetujuan tersebut di antaranya; Tiga mitra Komisi VII DPR RI adalah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Anggaran BRIN 2023 sebesar Rp6.387.969.063.000. Untuk Bapeten Rp124.386.248.000, dan anggaran BIG sebesar Rp430.312.478.000.

Di Komisi I DPR RI, menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp624 miliar. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi jagat siber Indonesia dari serangan siber, seperti yang dilakukan Bjorka dan yang lainnya. Anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp407 miliar dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp217 miliar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong BSSN untuk lebih serius menangani masalah kebocoran data dan serangan siber yang belakangan terjadi di Indonesia.

“Saya minta BSSN lebih serius lagi, lebih memperkuat lagi sistem keamanan siber kita. Apalagi sekarang penambahan pagu anggaran yang sudah disetujui DPR,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis (22/9/2022), dilansir dari parlementaria.dpr.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga menyetujui Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) RAPBN Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) sebesar Rp1,06 triliun dengan alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp894 miliar dan program penyiaran publik sebesar Rp174 miliar.

Sementara untuk LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp 1,6 triliun dengan alokasi anggaran antara lain untuk program dukungan manajemen Rp973 miliar dan program penyiaran publik Rp703 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

“Dengan demikian Komisi I menyetujui alokasi anggaran untuk RRI dan TVRI untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu, di Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp227,2 miliar, anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp113,1 miliar, Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar Rp2,068,2 miliar dan anggaran BPKS Sabang sebesar Rp66,5 miliar.

“Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Martin Y Manurung saat memimpin RDP dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang dengan Acara: Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Komisi VI DPR RI juga menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 tanggal 20 September 2022 sebesar Rp1,407 triliun. Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

“Karena itu kami meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurun saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UMKM RI tentang Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, progress pelaksanaan Badan Produktif Usaha Mikro (BPUM) T.A 2023 dan rencana pelaksanaan BPUM T.A 2023, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Sedangkan Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2,53 triliun untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu defenitif) Kemenpora RI tahun 2023.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi X dengan Menpora RI Zainudin Amali di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

“Dengan rincian berdasarkan fungsi dan program yakni, Fungsi Pelayanan melalui Program Dukungan Manajemen Rp319,28 miliar, Fungsi Pendidikan melalui Program Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar Rp710,33 miliar dan Fungsi Pariwisata melalui Program Keolahragaan sebesar Rp1,5 triliun,” kata Huda.