Kendaraan Baru Skema Pembiayaan untuk PSN Menurut Sri Mulyani

Nusantarapedia.net, Jurnal | Polhukam — Kendaraan Baru Skema Pembiayaan untuk PSN Menurut Sri Mulyani

“Esensi kedaulatan sebagai bentuk kemandirian dalam hal polhukam dan ekonomi adalah hal nyata dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa? muncul kekhawatiran bahwa proyek tersebut adalah proyek milik kapitalisme global, yang mana memang secara gebyar Indoneisa membangun, namun tak pernah berdikari.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah perlu membentuk kendaraan baru dalam hal pembiayaan infrastruktur, maka lahirlah Indonesia Investment Authorithy (INA). Menurutnya, argumentasinya bahwa pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan harus diimbangi dengan APBN yang sehat.

Hadirnya inovasi pembiayaan Indonesia Investment Authority (INA) merupakan bagian dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, untuk mewujudkan proyek-proyek strategis nasional dengan beragam skema pembiayaan.

Fungsi dari skema SWF meringankan tekanan terhadap APBN dengan memunculkan alternatif sumber pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan investor swasta.

Pada Selasa, (26/7/2022) di Jakarta, Kemenko Perekonomian mengadakan konferensi pers dengan tema: “Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga Semester I 2022.”

PSN sebagai daftar proyek strategis nasional ditetapkan melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2016, kemudian sesuai kebutuhan dilakukan revisi sebanyak empat kali. Acuan terakhir berdasarkan regulasi Permenko Nomor 7 Tahun 2021, yang mana menyebutkan bahwa terdapat 208 proyek dan 10 program sebagai PSN. Estimasi total nilai investasi di dalamnya sebesar Rp.5.739,7 triliun.

Dalam laporan tersebut, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022, yang mana isinya akan mengubah jumlah PSN dari sebanyak 208 dan 10 program, menjadi 200 PSN dan 12 program.

Di atas adalah proyek infrastruktur khusus pada proyek strategis nasional, belum lagi daftar proyek infrastruktur lainnya di luar proyek strategis. Memang sangatlah besar, membutuhkan modal yang cukup besar, karena mengandalkan uang APBN jelas tidak cukup. Dengan demikian, pemerintah terus mencari solusi kreatif dalam hal pembiayaan.

Seperti halnya dalam proyek pembangunan ruas Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang.

Menurut Sri Mulyani, transaksi diversifikasi antara Waskita Toll Road (WTR) dengan Indonesia Investment Authority (INA) terkait Ruas Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang merupakan momen bersejarah dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia.

“Ini menjadi perjalanan baru bagi para BUMN. Karena ini yang ingin dilihat oleh Presiden, yaitu kemampuan BUMN untuk terus membuat proyek baru, menciptakan nilai tambah, dan kewajiban untuk melepaskan. Itulah bagaimana pembangunan akan berjalan di Indonesia dan terus berlanjut. Meski membutuhkan pola pikir yang sama sekali berbeda,” tutur Menkeu dalam sambutannya pada acara bertajuk “Penyelesaian Transaksi antara WTR dengan INA terkait Ruas Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang”, pada Selasa (06/09/2022).

Dengan begitu, Menkeu meyakini indonesia dapat diakui sebagai tempat berinvestasi yang baik, terutama atas kerjasamanya dengan tiga investor global yang kredibel seperti anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), APG Asset Management (APG), dan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

“Jadi, saya berterima kasih untuk seluruh jajaran Kementerian BUMN for providing leadership sehingga BUMN memahami new way of thinking atau mindset di dalam membangun Indonesia. Karena memang pembangunan harus berjalan dengan neraca keuangan yang terus terjaga sehat. Itulah yang menjadi tantangan untuk kita semua,” ungkap Menkeu.

Menkeu juga berharap agar kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk kemajuan Indonesia.

“Saya harap ini tidak akan menjadi milestone pertama dan kemudian akan menjadi akhir dari cerita. Anggapannya benar-benar awal dari semua bab yang kita akan lihat dan berlanjut untuk melihat bagaimana Indonesia mampu menjadi tujuan dari pembiayan dan investasi yang kredibel, yang sama-sama menguntungkan dan memberikan manfaat yang sangat nyata bagi rakyat Indonesia,” tutup Menkeu.

Diketahui, pemerintah dalam hal pembiayaan proyek-proyek besar, menerapkan banyak strategi dalam hal pembiayaan dengan skema-skema. Hal tersebut sebagai maksud dari enterpreneur government.

Pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN untuk pembiayaan, memberikan 3 tiga jenis bantuan kepada pelaksana, BUMN misalnya, dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), dana talangan, dan pembayaran utang atau kompensasi.

Di dalamnya terdapat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak, menurut Perpres 38/2015.

Pemerintah atau melalui lembaga pelaksana, BUMN misalnya, dapat melakukan pembiayaan dengan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Selain itu, dari sisi dukungan Pemerintah yaitu melalui Kreditur Swasta Asing (KSA) yang dapat menjadi alternatif pendanaan selain melalui Pinjaman atau Hibah Luar Negeri.

Di ruang-ruang tersebut, maupun berdiri sendiri muncul pembiayaan melalui Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI), termasuk sistem Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Dengan demikian, pemerintah menggunakan aneka skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk percepatan pembangunan adalah bagian dari “enterpreneur government” dengan harapan guna menciptakan good will-good governance, dan keberpihakan pada kepentingan nasional secara berdaulat.

Hanya saja, harapannya aneka ruang skema pembiayaan tersebut jangan sampai justru sebagai ruang untuk privatisasi dan swastanisasi. Esensi kedaulatan sebagai bentuk kemandirian dalam hal polhukam dan ekonomi adalah hal nyata dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa? muncul kekhawatiran bahwa proyek tersebut adalah proyek milik kapitalisme global, yang mana memang secara gebyar Indoneisa membangun, namun tak pernah berdikari.

PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM (1)

Jokowi: Bangun 1.900 Km Tol, Mulyani: Sampai 2014 Hanya 780 Km

Hilirisasi dan Industrialisasi Dalam Negeri, Kunci Tambang Ekonomi ala Jokowi

Menuju Indonesia Maju dengan Merubah Kultur

Membaca Kenaikan Tarif TN Komodo, Terdapati Kesamaan Pola dengan Borobudur