Konstruksi RAPBN 2023 Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)

Nusantarapedia.net, Jakarta — Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, DPR mendengarkan paparan Pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (20/5/2022) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Point yang disampaikan Menkeu, dikutip dari dpr.go.id yaitu apresiasi dalam mengendalikan dampak pandemi Covid-19, bahwa akselerasi program vaksinasi mencapai 61,5 persen dosis kedua sekaligus vaksin tambahan (booster), hasilnya lebih dari 84 juta masyarakat Indonesia dapat melakukan mudik di Hari Raya Idulfitri.

Di balik pencapaian tersebut upaya pemerintah menerapkan langkah-langkah darurat dengan mendukung kenaikan anggaran untuk penguatan sarana, prasarana kesehatan, penanganan pasien, obat-obatan, pemberian insentif tenaga kesehatan, termasuk pengadaan vaksin, dan menambah masif dan signifikan bantalan sosial untuk melindungi masyarakat dari merosotnya daya beli akibat kehilangan pekerjaan dan terhentinya aktivitas ekonomi.

Point selanjutnya, mendukung dan melindungi dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tekanan kebangkrutan akibat pandemi. Dan terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan dari ancaman efek domino akibat kontraksi dan pelemahan ekonomi.

Dari paparan Menkeu, Indonesia menunjukan tren penguatan, di mana pertumbuhan positif 3,7 persen di tahun 2021, meski dihantam pandemi Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022, dengan pertumbuhan mencapai 5,01 persen.

Di bagian lain, seperti sektor konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan, serta pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi, selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

Lanjutnya, indikator PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 masih terus ekspansif pada level 51,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif, pada triwulan I-2022, neraca perdagangan tercatat surplus 9,3 miliar dolar AS.

Pada April 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 7,6 miliar dolar AS, rekor tertinggi surplus bulanan dalam sejarah. Neraca transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun 2021.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik KEM-PPKF RAPBN 2023, DPR meminta Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin.

“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (20/5/2022).

Menteri Keuangan Dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyampaikan, Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9 persen. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4 persen.

Ketua DPR mendukung kebijakan RAPBN 2023 yang dirancang mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global ini.

“DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan meminta tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin.

“Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” ucapnya.

Puan, juga menyinggung terkait tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, yang berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.

“RAPBN tahun 2023 juga dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa APBN 2023 dirancang antisipatif dan responsif di tengah transisi menuju kehidupan pascapandemi yang lebih baik

Dalam siaran pers Kementerian Keuangan (20/05/2022), perhitungan konstruksi APBN 2023 dengan perhitungan global sebagai berikut.

Gambaran RAPBN 2023 menurut Kementerian Keuangan sebagai berikut.

Pagu Indikatif APBN 2023 :

1) Pendapatan Negara Rp. 2.255,5 – 2.382,6 T

Belanja Pemerintah Pusat Rp. 2.017 2.152 T Transfer ke Daerah di kisaran Rp. 800 – 826 T

3) Defisit APBN Rp. 562,6 – 596,7 T

4) Prioritas Belanja APBN 2023 Anggaran Kesehatan (Non Covid-19) Rp. 155 193,7 T

5) Anggaran Perlindungan Sosial Rp. 332 – 349 T

Dana cadangan Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Rp. 27 – Rp 30 T, dan Anggaran Kementerian Lembaga Rp. 945,8 T

Pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023: pertumbuhan ekonomi 5,3% s.d. 5,9%; inflasi 2,0% s.d 4,0%; nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp14.300 s.d Rp14.800 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34% s.d 9,16%; harga minyak mentah Indonesia USD80 s.d USD100 per barel; lifting minyak bumi 619 ribu s.d 680 ribu barel per hari; dan lifting gas 1,02 juta s.d 1,11 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara akan meningkat dalam kisaran 11,19% sampai dengan 11,70% PDB, belanja negara mencapai 13,80% sampai dengan 14,60% PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46% sampai dengan -0,65% PDB. Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3% antara -2,61% sampai dengan -2,90% PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58% sampai dengan 42,42% PDB. (asm)

Anggaran Pemilu 2024 Rp.76 Triliun

Rencana Perubahan APBN 2022 Dapat Dilakukan Dengan Dua Opsi

Catat Waktu Dan Tempat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Terbatas DKI Jakarta

Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional Indonesia Sebagai Substansi Bukan Sensasi

Mendulang Keteladanan Pahlawan, Semboyan “Merdeka atau Mati” hingga “Tiji-Tibeh” dalam Aktualisasi Modern

Moral Clarity dan Etika Politik Poros Intelektual

11 April Potret Sosial Teks Indonesia (1)

Dewandaru Berenergi Spiritual Besar Hanya Ada di 3 Lokasi (1)

Pulau Reklamasi Pesisir Jakarta

’86’ (lapan enam), Apa Itu?

Bunga Udumbara, Konon Mekar 3000 Tahun Sekali, Bagaimana Ilmiahnya? Adakah Binomal Nomenklaturnya?