Legislator Pertanyakan Investasi Untuk IKN

Nusantarapedia.net, Jakarta — Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal RI, diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jumat (10/6/2022).

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuariana mempertanyakan kondisi investasi terkini yang diperuntukan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Nevi mengungkapkan hal tersebut terkait dengan beredarnya informasi adanya investor potensial yang undur diri dan mengurungkan niat untuk ikut terlibat dalam mega proyek tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa, investasi pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss, 22-26 Mei 2022 lalu.

“Banyak informasi menyampaikan ada beberapa investor yang batal berinvestasi di IKN ini, untuk itu tolong sampaikan bagaimana potensi investasi IKN saat ini? Apa yang menyebabkan investasi IKN sepi peminat? Seperti apa hasil ‘jualan’ pemerintah mengenai IKN sampai saat ini terutama ketika Pak Menteri kemarin pergi ke Davos,” tanya Nevi, dikutip dari dpr.go.id.

Nevi mengungkapkan keingintahuannya atas alasan mundurnya beberapa calon investor IKN. Terlebih hingga akhir rapat, belum ada jawaban resmi yang dilayangkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

“Kita juga harus mengetahui potensi dari investasi yang di-cancel apa aja gitu. Jadi, selain adanya pembatalan harus ada alasannya kenapa? Terus juga potensinya apa? Biar nanti kita juga bisa melihat peluangnya sebesar apa? Jadi apakah karena disana memang masih sepi ataukah karena infrastrukturnya belum ada? Nanti kita tanyakan lagi ke Pak Menteri,” tambahnya.

Nevi juga menanggapi tambahan anggaran yang diajukan pada rapat pembahasan mengenai RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Investasi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM.

“Ada usulan anggaran Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sekitar 278 miliar, diantaranya kegiatannya Satgas Percepatan Realisasi Investasi. Apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Realisasi Investasi dan bagaimana koordinasi dengan lembaga lain dalam memperlancar proses investasi di Indonesia?” tanyanya.

Sementara, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa pagu indikatif instansi tersebut untuk tahun 2023 sebesar Rp.646.016.145.000, angka tersebut berada pada kisaran 50 persen dari total pagu 2022. Di depan seluruh anggota rapat, Bahlil Lahadalia mengajukan usulan anggaran tambahan untuk tahun 2023 sebesar Rp.1.240.593.724.000 sehingga total anggaran yang diajukan menjadi Rp1.240.593.724.000. (dnaA)

Presiden Jokowi: Pembangunan Industri Baterai Listrik Terintegrasi Dimulai

Presiden Jokowi dan PM Albanese, Bahas Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Australia

Legislator Pertanyakan Stabilitas Harga Minyak Goreng

Kota Nusantara, Ibu Kota Baru Indonesia (1)

Harga Pangan Update, Cek Harga di Semua Jenis Pasar Sekitarmu Sampai Hari Raya Idul Adha

Tembok Eks Benteng Keraton Kartasura

Perilaku Konsumtif Masyarakat Penerima Uang Ganti Rugi (UGR) Pembangunan Tol