Legislator Soroti Program BPDPKS Belum Maksimal

Nusantarapedia.net, Jakarta — Abdul Wahid, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai PKB, menyoroti banyaknya program dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dirinya menyayangkan hal tersebut, mulai dari hal banyaknya persyaratan administrasi yang menyulitkan petani sawit, hingga program peremajaan sawit (PSR).

Abdul Wahid menyorotinya saat mengikuti pertemuan dengan Gubernur Riau, Syamsuar, BPDPKS dan asosiasi petani di Pekanbaru, Riau, Jumat (18/11/2022).

Dirinya menilai bahwa selama ini BPDPKS terkesan lalai dalam menjalankan tugas utamanya.

“Badan ini dibentuk untuk peningkatan dan kesejahteraan bagi petani serta pelaku di bidang sawit, atau memang ini (BPDPKS) dibentuk hanya untuk sekedar perusahaan saja,” kritiknya, seperti dilansir dari parlementaria dpr, (18/11/2022).

Selain itu, dirinya mempertanyakan perihal 95 persen dari hampir Rp70 triliun dana yang terkumpul mulai rentang tahun 2019-2021 oleh BPDPKS habis untuk kegiatan industri biodisel, sedangkan untuk program yang mengarah kepada rakyat tak sampai 5 persen.

“Semua mengalir ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini ada apa ini sebenarnya. Program untuk rakyatnya dipersulit, tapi program untuk biodiselnya mudah sekali pencairannya,” ujarnya.

Atas persoalan itu, Abdul Wahid mengusulkan untuk dibentuk panitia khusus (Pansus). Harapannya dengan Pansus yang dinilainya urgen, dapat ditemukan benang merah atas persoalan yang menjerat BPDPKS. Ada kesan dari BPDPKS yang tidak mengambil peran saat harga sawit anjlok dan membuat petani sawit merugi. Oleh sebab itu, melalui Pansus pihaknya akan mendorong adanya perbaikan dari BPDPKS, yaitu mulai mekanisme program kerja hingga sistem penyalurannya.

“Kita melihat bahwa kerja utama dari BPDPKS ini nggak jalan, malah kerja sampingannya. Jadi kita berharap adanya perbaikan,” tutupnya.