Lima Agenda Besar Nasional Menuju Indonesia Maju

Agenda pertama yaitu hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang harus terus dilakukan. Presiden mencontohkan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.

17 Agustus 2022, 09:24 WIB

Nusantarapedia.net, Jakarta — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-77. Pidato tersebut secara resmi disampaikan presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, (16/8/2022).

Setelah Indonesia berhasil melalui masa sulit dengan mewabahnya (pandemi) Covid-19, dengan program vaksinasi menuju masa endemi. Situasi tersebut yang memicu terjadinya krisis dunia, juga akibat geo-politik negara-negara dunia dalam kepentingannya masing-masing.

Di saat dunia sedang menghadapi situasi ketidakpastian global dengan isu krisis pangan, krisis energi, hingga resesi ekonomi dan keuangan global, telah menjadikan negara-negara di dunia di ambang kehancuran.

Namun demikian, justru Indonesia mampu tegak berdiri dengan segala prestasinya mensikapi situasi tersebut dengan kebijakan pemerintah. Seperti, Indonesia justru dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan proyek strategi nasional yang lancar, juga mampu menangkal krisis pangan dengan ketahanan pangannya.

Kebijakan tersebut yang teradministrasi melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang stabil, berjalan sesuai dengan harapan. Di samping itu prestasi pada subsidi BBM atas isu krisis energi sebagai catatan keberhasilan.

Meski demikian, tekad Indonesia (Presiden) mesti dalam situasi global yang tidak menentu, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju (Indonesia Maju), terus diupayakan.

Terdapat lima poin agenda besar nasional menuju Indonesia maju yang disampaikan presiden dalam pidato tersebut, yaitu:

Agenda pertama yaitu hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang harus terus dilakukan. Presiden mencontohkan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.

“Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” ujar Presiden.

Agenda kedua, pemerintah akan terus meningkatkan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Salah satunya melalui pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang diyakini akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia.

“Saya optimis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ucap Presiden.

Presiden juga mengatakan bahwa upaya tersebut dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Saat ini, Indonesia bahkan telah menjadi pemasok terbesar CPO dunia dan mencapai swasembada beras sejak tahun 2019.

Sedangkan agenda ketiga, pemerintah akan terus memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Selain itu, pemerintah juga akan terus menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal.

“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus korupsi besar di Tanah Air yang telah berhasil diungkap sehingga Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Tidak hanya itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada tahun 2022.

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM, masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, juga telah saya tanda tangani,” ungkap Presiden.

Agenda keempat, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Menurut Presiden, saat ini ada 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri, juga akan terus didisiplinkan,” ucap Presiden.

Agenda besar nasional yang kelima adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Menurut Presiden, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang akan dibangun oleh APBN, tetapi 80 persen investasi swasta turut diundang untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

“Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia,” ujar Presiden.

Presiden pun mengingatkan bahwa semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan.

Dalam kesempatan tersebut, presiden mengapresiasi para tokoh dan lembaga negara dalam mengatasi persoalan bangsa.

“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi turut mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Tanah Air sekaligus memperkokoh ideologi bangsa. Menurut Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah berupaya mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global.

Sementara itu, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian, telah sangat membantu pemerintah. “DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ungkap Presiden.

Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan kewenangannya dinilai Presiden juga telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru.

Di bidang reformasi pelayanan hukum, Presiden mengapresiasi peran Mahkamah Agung (MA) yang telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA dinilai terus mengedepankan keadilan restoratif dan meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. “Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK se-dunia, juga patut diapresiasi,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Tidak hanya itu, rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga dinilai Kepala Negara makin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20.

Adapun Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Tak lupa, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah ikut serta membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa sesuai wewenang dan perannya masing-masing.

“Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasional lainnya,” tutur Presiden.

Terkait tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, Presiden mengingatkan agar tahapan Pemilu tersebut terus didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” tandasnya.

Presiden Jokowi turut mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Tanah Air sekaligus memperkokoh ideologi bangsa. (dnA)

Sumber: Setpres

Baju Paksian Motif “Pucuk Rebung” dari Bangka Belitung Jadi Pilihan Presiden saat Pidato Kenegaraan
Indonesia Mampu Hadapi Krisis Global, Bangun Indonesia Maju dengan 4 Kekuatan
Menanti Detik-detik Proklamasi Indonesia Besok, Hari Ini Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan
Tawa Di Balik Derita, Cerita Kelam Tradisi Panjat Pinang
Peringatan Kemerdekaan RI di Era Digital
PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM (1)

Terkait

Terkini