Mahfud MD: Kritik Pers Jadi Modal Pemerintah Rumuskan Kebijakan

Nusantarapedia.net, Jakarta — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa pers mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjalankan berbagai tugas sebagai pejabat negara. Berbagai hal yang diberitakan atau yang dikritik oleh pers, bukan hanya menjadi masukan, tapi menjadi modal dalam merumuskan kebijakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Anugerah Dewan Pers, bertema “Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa” yang berlangsung di Bandung, Senin (12/12).

“Pers bagi saya memiliki kedudukan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjalankan berbagai tugas saya sehari-hari sebagai pejabat negara. Berbagai hal yang diberitakan, disuarakan, atau dikritik oleh pers, bukan hanya menjadi masukan, tapi menjadi modal atau amunisi bagi saya untuk disampaikan pada rapat-rapat yang berlangsung baik di sidang kabinet, maupun di rapat tingkat menteri atau pejabat utama di kementerian dan lembaga,” papar Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam mencontohkan sejumlah kasus yang berhasil ia dorong di pemerintahan atas peran media dan insan pers. Misalnya, kasus amnesti dari presiden untuk Saiful Mahdi di Aceh, kasus Nurhayati si pelapor korupsi di Cirebon yang tersangka lalu dibebaskan, kasus AKBP Brotoseno yang kemudian dipecat dari Polri, kasus Sambo, dan beberapa kasus yang menjadi sorotan publik.

Pada momen Anugerah Dewan Pers ini, Moh. Mahfud MD berpesan, wartawan sejatinya berkarya, bukan semata bekerja. Dengan berkarya, ada pesan moral yang ingin disampaikan.

“Saya menggaris bawahi kata ‘karya jurnalistik’ karena wartawan atau insan pers sehari-hari sejatinya berkarya, bukan semata bekerja. Kata karya menandakan ada nilai yang ingin dicapai, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Ini sesuai dengan tema diskusi hari ini, “Jurnalisme Berkualitas bagi Peradaban Bangsa”, yang juga tema sentral Anugerah Dewan Pers tahun ini,” tambah Menko Polhukam.