Masyarakat Suku Rendu Bersurat ke BBWS NT II Minta Pekerjaan Bendungan Mbay/Lambo Dihentikan Sementara

Nusantarapedia.net | Nagekeo, NTT – Progres pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, terancam stagnan imbas tidak adanya kejelasan lebih lanjut terkait pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

Lembaga penyelenggara pembangunan seperti PPK Pengadaan Tanah BWS NT II dan BPN Nagekeo sebagai juru kunci keberhasilan pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut dianggap mati suri.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan terkena dampak pembangunan Bendungan Mbay/Lambo agar hak-hak mereka ditunaikan, namun hingga saat ini upaya-upaya tersebut tak ada kepastian pembayaran ganti rugi sehingga masyarakat pemilik lahan mengambil sikap menghentikan aktivitas pekerjaan.

Seperti cara yang ditempuh oleh masyarakat Adat Suku Rendu. Masyarakat Adat Suku Rendu yang kini berada dipuncak kesabaran menanti pembayaran ganti rugi yang tak kunjung juga direalisasi, secara tegas menyatakan akan memblokir atau menghentikan sementara semua aktivitas pekerjaan Bendungan Mbay/Lambo yang berada di atas tanah Ulayat Suku Rendu.

Pernyataan itu disampaikan Tokoh Adat Suku Rendu Wunilbaldus Wedo. Dikatakan, penghentian sementara aktivitas pekerjaan tersebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Adat Suku Rendu atas tidak adanya kepastian pembayaran ganti rugi tahap selanjutnya.

Dus menyampaikan bahwa penghentian sementara aktivitas pekerjaan Bendungan Mbay/Lambo yang berada di atas tanah Ulayat Suku Rendu telah dituangkan dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II).

“Adapun perihal surat yang ditujukan kepada Kepala BBWS NT II di Kupang yaitu Pemberitahuan Penghentian Sementara Aktivitas di atas Lahan Masyarakat Adat Suku Rendu yang Terkena Dampak Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Rencana besok kita sudah kirim,” kata Dus di Mbay, Kamis (06/02/2025).