Megawati Keras: Urusan-urusan Koalisi, Out! ‘Ngga’ Ngerti Sistem Ketatanegaraan

Nusantarapedia.net, Warta | Nasional, Jakarta — Ketua umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri Putri, membuka dan memberikan arahannya kepada kader PDI-Perjuangan dalam Rakernas II (Rapat Kerja Nasional) di Sekolah Partai DPP PDI-Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa siang, 21 Juni 2022.

Rakernas II PDI-Perjuangan ini akan dilangsungkan dari tanggal 21 – 23 Juni 2022. Dalam Rakernas ini mengambil tema “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat.”

Megawati dalam sambutannya di hadapan kader partai, mengatakan beberapa point. Ada beberapa hal yang membuat sang ketua umum ini geram, yakni menyangkut percakapan-percakapan soal koalisi yang pernah di ucapkan oleh beberapa kader partainya.

Artinya, bisa ditafsirkan bahwa, Partai PDI-P sudah mempunyai tiket untuk mengusung capres dan cawapres di Pilpres 2024. Bahkan tanpa koalisi pun, PDI-P sudah lolos presidential threshold sebesar 20%. PDI-P menjadi satu-satunya partai yang lolos PT.

Dengan demikian, bagi PDI-P cukup tenang, tidak perlu keburu-buru untuk menjalin koalisi. Hal tersebut yang ditangkap dari pidato kegeraman Megawati soal koalisi.

Senada dengan tema Rakernas tersebut, Megawati juga menyinggung persoalan haluan negara yang teradministrasi dalam RPJM-Nas (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Panjang Nasional) sebagai bentuk kesatuan haluan atau arah bernegara dari pusat hingga daerah dan desa. Hal tersebut disinggungnya mengenai visi-misi dari Presiden hingga Kepala Desa, yang mana includ dalam dokumen tersebut.

Megawati juga menyoroti soal sistem ketatanegaraan, bahwa Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer. Artinya, komposisi jumlah kursi di DPR, PDI-P menguasai, ditambah kekuasaan eksekutif (Presiden) adalah dari partai PDI-P. Hal tersebut yang menjadikan pemahaman Megawati untuk selalu tenang dengan tidak berfikir soal koalisi kepada para kadernya, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Setidaknya hal tersebut yang ditangkap dari pidato tersebut.

Selain itu, Megawati juga berbicara mengenai geo-politik dan geo-strategi negara dalam kesatuan pandang konsep kedaulatan. Seperti konsep kedaulatan atau kemandirian Tri Sakti ala Bung Karno.

Megawati menyinggung soal Indonesia sebagai negara kepulauan yang maritim dengan potensi kelautan yang besar. Dan, harga mati bagi Indonesia, khususnya warga PDI-P bahwa Indonesia bersistem integral atau negara kesatuan. Bukan negara federal, atau sistem RIS (Republik Indonesia Serikat) yang pernah Indonesia alami tahun 1949.

Berikut petikan pidato Megawati Soekarnoputri, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

“Presiden setelah reformasi itu, dari Presiden sampai Kepala Desa disuruh bikin visi misi, lha kan, saya, yo mikir no, tak liatin, lho, kok, visi misine beda-beda ya, lha padahal mustinya kan seorang Presiden yang memberikan visi misi kepada siapa? seluruh bangsa Indonesia. Tujuan bernegara kita ke sono! kalo kaya’ kapal, kapalnya menuju kesana, nahkodanya ngga’ ada, macem-macem, only one, only one, karena kita sistem presidensial bukan sistem parlementer.”

“Ingin saya tegaskan, mestinya itu diquote dengan benar oleh media, kita sistemnya presidential bukan parlementer. Akibatnya, saya sering bingung lho, bapak Presiden, kok bilang koalisi-koalisi, tidak ada tidak ada, kalau kerjasama iyes, kenapa? koalisi itu kan saya ngikutin terus, yang nama pilihan ‘prime minister,’ kenapa bedanya? kita apa? kita ngga’ punya perdana menteri, ini tata kenegaraan kita lho! ini tata kenegaraan kita! ini tata kenegaraan kita, tahu nggak!

“Kalau masih ada yang ngomong di PDI-Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out, berarti ngga’ ngerti sistem ketatanegaraan kita. Nah apa maunya? ngga ada kita perdana menteri, pada jaman waktu permulaan ada, ‘prime minister‘ kita, itu namanya Ir. Djuanda saya kenal. Dia lah yang membuat namanya untuk, opo itu …, alur, alkis, yang namanya deklarasi Djuanda itu. Mbok ngikuti to ya, hah …, untuk apa, kita bisa menutup diri lho, artinya kalau tidak, kita tanah dan air maunya orang, jadi harus ada, harus ada, supaya kalau ini pulau, jadi ada seperti laut bebas. Kebayang ngga kalau kapal asing segala apa-apa masuk situ lewat-lewat sak penake dewe. Jadi ngga bisa tertutup, kita sebagai sebuah negara tanah air, itu geopolitik itu geopolitik.”

“Jadi, mbok yo ngertio yo, orang partai bahwa engga’ ada koalisi, yang ada kerja sama, kenapa? kalau itu saya ikuti yang sudah menang mayoriti ada dari oposisi, kan gitu, itu mau ngikut umpamanya, itu meski pakai hitungane, suaramu piro? kursimu piro? maune dadi opo, ini kita nggak, kita nggak, bukannya saya apa, ini kritik membangun lho, jangan nanti saya di guling-guling, di apa? di goreng-goreng, enggak, ini tata pemerintahan dan kenegaraan Republik Indonesia lho, saya sudah nggak tahan, lha iki kok kenapa jadi begini ya. Ngomong enak wae koalisi, iki piye to yo karepe! kita pernah RIS lho, itu yang pernah saya tanyakan ke beliau, kenapa Bapak waktu itu mau jadi presiden RIS juga, apa kata beliau. RIS itu kan Republik Indonesia Serikat, kayak Amerika ngono, mana bisa archipelago, kita itu tanah dan air, kita bukan benua, …”

Hadir dalam Rakernas tersebut, Joko Widodo (Presiden), Ganjar Pranowo (Gubernur) dan para petinggi partai serta kader PDI-P se Tanah Air. (ASM)

Prabowo – Cak Imin, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Rakernas Nasdem, Nama Anis Paling Banyak Diusulkan Menjadi Capres Disusul Ganjar dan Erick Thohir

Geopolitik Negara dan Sumber Daya (1)

Geopolitik dan Strategi Sultan Agung Menuju Kejayaan Nusantara di Pentas Dunia (1)