Mengarah ke-Dua Pasang Capres Koalisi Besar, Siapa yang Terkuat Melalui “Operasi Politik”

Nusantarapedia.net, Jurnal | Polhukam — Mengarah ke-Dua Pasang Capres Koalisi Besar, Siapa yang Terkuat Melalui “Operasi Politik”

“Selamat menghadapi kejutan-kejuatan selanjutnya, hingga potensi “sprindik-sprindik” baru, setidaknya hingga 19 Oktober 2023.”

POLITIK tukar tambah atau bargaining, hingga sandera menyandera disinyalir akan terus dilakukan melalui celah-celah pergerakan “operasi politik.” Menjadi pat gulipat didalamnya antara ranah hukum dan politik yang tumpang tindih, yang mana dijadikan senjata “bargaining power“. Ya, sesuatu yang halal dilakukan untuk memperoleh posisi yang endingnya untuk kemenangan dan kekuasaan. Jerat dan sandera pun dilakukan, karena titik kelemahan pada oknum pejabat sekaligus politisi pada beberapa kasus yang membelitnya sewaktu berada di lingkaran kekuasaan maupun telah purna (mantan bagian kekuasaan), telah berpotensi ke depan akan muncul sprindik-sprindik sebagai posisi tawar. Itu membelit pada oknum “infrastruktur kekuasaan” baik koalisi maupun oposisi dalam proyeksinya menuju Pilpres 2024, juga di semua lembaga. Artinya, saling mengetahui kunci kelemahan, yang itu terkait dengan “masalah hukum”.

Oknum yang berada dalam potensi jerat “sprindik” tentu adalah, seperti oknum (pelaku) yang berkaitan dengan tokoh partai politik (fungsionaris partai), para bacapres (bakal calon presiden), oknum fungsionaris partai sebagai petugas partai, baik di jalur koalisi dan bahkan oposisi. Mengapa? Ya, tentu sederhana, para oknum telah banyak bekerjasama dalam dugaan serangkaian proyek dalam tata kelola yang menjadi ranahnya dengan telah adanya dugaan “transaksi gelap” misalnya, seperti para oknum petugas-petugas partai, bisa oknum menteri, maupun para oknum aparatur, yang menduduki sebuah jabatan. Diduga-duga terkadang dimanfaatkan sebagai alat untuk “menambang” kepada partai atau kepada poros-poros kuasa. Itu pun yang masih menjabat, yang sudah purna pun, kasus demi kasus akan diungkap, entah itu benar tersangkut masalah hukum maupun ada aroma politis, seperti kriminalisasi, dsb, tentu bagian ini akan semakin kencang ke depannya, setidaknya hingga proses penetapan bacapres sebagai capres hingga pelantikan.