Menggulung Kolonialisme – Menggelar Kesejahteraan, Reliabelkah Konteks Insiden Yamato dengan Gaung Perubahan

Nusantarapedia.net | OPINI, POLHUKAM — Menggulung Kolonialisme – Menggelar Kesejahteraan, Reliabelkah Konteks Insiden Yamato dengan Gaung Perubahan

“Pada kalimat “Menggulung Kolonialisme – Menggelar Kesejahteraan”, hemat penulis, itu tidak reliabel sebagai jargon, manakala deklarasi A-MIN beralas pada instrumen kekuasaan. Tepatnya, kalimat tersebut diucapkan oleh deklarasi A-MIN dengan mengambil tempat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya. Baru menjadi reliabel kalimat tersebut bila diucapkan dalam rangka deklarasi Anies-AHY atas nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Hotel Majapahit (Yamato) Surabaya, sebagai representasi oposisi murni, terlepas menang dan kalah.”

PARIPURNA, duet bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) pasangan Anies Rasyid Baswedan – Abdul Muhaimin Iskandar atau duet Anies-Cak Imin (A-MIN) secara resmi telah dideklarasikan oleh partai Nasdem dan PKB pada Sabtu Legi, 2 September 2023 sore hari di Hotel Majapahit (Yamato) Surabaya.

Meski deklarasi tidak secara jelas disebutkan atas nama (sebelumnya) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari koalisi partai Nasdem-Demokrat-PKS, namun masih dianggap bagian dari KPP, meski Demokrat menyatakan keluar dari KPP dan menarik dukungan pada bacapres Anies Baswedan, imbas kekecewaan atas tidak dipilihnya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai bacawapres mendampingi Anies. Pun deklarasi juga tidak dihadiri oleh PKS, meski PKS masih berkomitmen bersama KPP, namun terlihat PKS masih (akan) menghitung ulang. Meskipun juga, bila PKS keluar dari KPP, toh Nasdem-PKB sudah dapat tiket bermodal PT (presidential threshold) 20,34% dari 575 kursi parlemen dari ambang batas 20%.

Terlihat, di detik-detik akhir hanya dalam waktu seminggu, AHY gagal menjadi bacawapres Anies, dari sebelumnya tanggal 25 Agustus 2023 Anies Baswedan masih mengirim surat kepada AHY yang intinya bacawapres KPP untuk mendampingi Anies, jatuh pada AHY.

Pantas Demokrat berang dan emosional hingga buru-buru mengambil sikap untuk menarik dukungan dan keluar. Wajar kekecewaan hingga kemarahan Demokrat,  sampai SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat turut berkomentar pedas. Demokrat boleh kecewa dan marah, namun sikap Demokrat dianggap naif (kurang bijak), mengingat politik tidak ada yang final. Pun masa pendaftaran capres-cawapres oleh KPU masih dibuka pada 19 Oktober-25 November 2023 mendatang. Artinya, tidak ada pasangan capres-cawapres atau poros koalisi partai yang definitif sebelum ditetapkan oleh KPU. Namun kembali lagi, bagi Demokrat ini dianggap bentuk pengkhianatan, karena Nasdem yang memulai menjalin komunikasi dengan PKB, hingga memilih bacawapres Cak Imin sang ketua umum PKB.

Begitu juga dengan partai Nasdem, selaku komandan dari koalisi KPP, menampakkan bentuk komunikasi yang buruk atas “pembegalan” kursi bacawapres AHY, atau memang ini disengaja karena akan terjadi deadlock, atau sudah tahu jawabannya bila Demokrat tidak akan setuju. Sikap Nasdem dianggap tidak etis. Mungkin atas dasar sudah terkantonginya tiket PT 20% hanya bersama PKB. Dalam hal ini duet A-MIN, sementara Demokrat dan PKS “tidak dihitung”.

Selain itu, wara wiri Tim 8 KPP untuk memformulasikan langkah-langkah strategis di KPP termasuk menggodok figur bacawapres, dimana Tim 8 difungsikan sebagai wadah komunikasi seolah menjadi tidak berarti.

Dibaca dari rentetan peristiwa di atas, duet A-MIN ini sudah tidak reliabel atas nama koalisi KPP. Maka KPP dianggap bubar jalan. Secepatnya, mestinya Nasdem dan PKB plus “PKS” menamakan koalisi dengan nama baru, seperti halnya lahirnya Koalisi Indonesia Maju dari koalisi partai Gerindra-Golkar-PAN, yang sebelumnya bernama KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) gabungan dari Gerindra dan PKB. Seiring hengkangnya PKB, otomatis KKIR bubar jalan.

Jadi, peristiwa politik deklarasi A-MIN di Surabaya ini benar-benar kejutan (plot twist), serba berkebalikan atau banyak kontradiktif di banyak hal, meski kembali pada langgam politik Indonesia yang dinamis, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kebiasaan akan politik tukar tambah, pragmatisme, bahkan oportunis lazim terjadi.