Menuju Wakandanoha 2044 Seutuhnya, Melalui Program Makan Siang Gratis

22 Maret 2024, 23:25 WIB

Nusantarapedia.net | OPINI — Menuju Wakandanoha 2044 Seutuhnya, Melalui Program Makan Siang Gratis

Oleh : B. Ari Koeswanto ASM

GEMBIRA rasanya mendengar khabar, bahwa di negeri Wakandanoha akan ada kebijakan “program makan siang gratis” pada jenjang sekolah, juga subsidi dana pendidikan hingga 75% untuk jenjang perguruan tinggi. Tak berhenti sampai disitu, untuk siswa sekolah, minimal Rp2 juta per bulan diberikan kepada siswa untuk digunakan sebagai sarana sosialisasi dan aktualisasi diri di luar jam sekolah. Itu misalnya, he he he, duh, senangnya, ya! Sungguh program yang mulia, benar-benar memanusiakan. Hal ini, senada dengan program “revolusi mental”, sepaket menuju penderasan membangun manusia Wakandanoha seutuhnya. Membangun manusianya sedari dini adalah investasi yang tidak akan rugi. Akhirnya, “Wakandanoha 2044 Seutuhnya” tercapai, cita-cita yang; maju, adil dan makmur.

Lantas, kenapa program makan siang gratis ini menjadi heboh, ya? Apakah karena kita terbiasa bermental gratisan, mental peminta-minta, penghamba hadiah-hadiah, yang (justru) merasa terhormat bila terpilih menjadi kaum yang suka kridha lumahing asta, hanya dengan kata kunci gratisan dan bantuan.

Sementara, kita tidak boleh suudzon dulu, buru-buru ditarik pada dimensi politik sebagai “alat/komoditas politik” yang ampuh — populis, kita kesampingkan itu. Justru kita harus tahu, bahwa kebutuhan makan adalah kebutuhan dasar, selain pendidikan dan kesehatan. Tiga hal ini banyak komponennya untuk benar-benar berada dalam titik yang ideal dalam parameter indeks pembangunan manusia (IPM) dengan angka statistik yang jujur, bukan administrasi dan citra belaka. Artinya, kualitas kehidupan masyarakatnya bisa dilihat dari IPM-nya.

Nah, bicara IPM, ketiganya sudah melekat sebagai hak kodrati manusia dari Tuhan, sebagaimana melekat pada hak dan nas kebangsaan. Untuk itu, wajib hukumnya negara Wakandanoha tidak pelit pada rakyatnya untuk mengalokasikan anggaran yang cukup beserta pengelolaannya yang benar, karena IPM adalah mandatory spending negara kepada rakyatnya. Dasarnya lagi, bangsa adalah subyek bukan obyek negara, yang mana entitas kebangsaan lebih dulu ada sebelum terbentuknya negara, bersifat indegenous, maka negara wajib memandang segala sesuatunya atas dasar manusianya, terlebih urusan pembangunan. Bila ketiga hal ini dikesampingkan, bahkan dirusak konstruksinya hingga arahnya, maka cilakalah suatu negara. Tambah cilaka lagi ketika tiga hal ini dijalankan atas dasar market society, bakulan pada rakyatnya pada sektor pangan, pendidikan dan kesehatan. Bila demikian, pastinya negara itu (Wakandanoha) tidak berdaulat, sudah pasti problem kemiskinan – ketimpangan dimana-mana, disparitas si kaya dan si miskin terus melebar. Tentu, gratisan yang sesungguhnya adalah; hal pangan, pendidikan dan kesehatan tanpa syarat yang memberatkan.

Terkait

Terkini