Naiknya BBM, Pemkot Ternate Akan Menyampaikan Tuntutan FMUM Ke Pusat

Nusantarapedia.net, Ternate, Maluku Utara — Naiknya BBM (Bahan Bakar Minyak) di seluruh Indonesia, Front Maluku Utara Menggugat, bergerak turun ke jalan untuk memprotes harga BBM yang melonjak tinggi, Senin (11/04/2022).

Front Maluku Utara Menggugat ini terdiri dari OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) Cipayung Plus Kota Ternate, yakni; Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ternate, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ternate, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Ternate, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unkhair, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Dari pantauan NPJ di lapangan, aksi ini berlangsung sekitar pukul 01:30 WIT di depan Kantor Wali Kota Ternate. Aksi tersebut dengan membawa satu mobil truk dan satu paket sound system, dua buah megaphone dan bendera-bendera OKP Cipayung Plus yang berkibar di udara, serta dengan jumlah masa aksi yang lumayan banyak hingga ratusan.

Mereka berkobar-kobar sembari membakar ban bekas di tengah suasana terik matahari hingga petang tiba berbuka puasa di pelataran depan wali kota Ternate.

“Merilis isu dari front Maluku Utara Menggugat bahwasanya, Indonesia jelas-jelas sangat berpotensi menjadi negara dengan sistem ekonomi yang tidak berkeadilan,”

Dengan membawahi tuntutan sebagai berikut ;

1. Turunkan Harga BBM
2. Membatalkan pembangunan IKN
3. Turunkan PPN
4. Turunkan harga minyak goreng dan menjamin stok minyak goreng di pasaran
5. Turunkan harga bahan pokok
6. Menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode
7. Stop kriminalisasi aktivis dan masyarakat sipil

Merilis isu dari front Maluku Utara Menggugat bahwasanya, Indonesia jelas-jelas sangat berpotensi menjadi negara dengan sistem ekonomi yang tidak berkeadilan, dengan segala proyek-proyek negara lewat beberapa kebijakan yang selalu membuat masyarakat tak bisa berbuat apa-apa.

Di Kota Ternate dari pasar Gamalama hingga kelurahan di bagian utara dan selatan, masyarakat merasakan bagaimana dampak dari inflasi (kenaikan) BBM. Di SPBU, harga jual BBM jenis pertamax naik Rp.12.750,- per liter, di tingkat pengecer menjadi Rp.15.000,- per liter. Sementara untuk pertalite tidak berubah tetapi di kisaran Rp. 7.250,- per liter, di tingkat pengecer jadi Rp. 12.000,- per liter. Alasan pengecer mematok di harga tersebut karena harus membayar jasa pihak ketiga (semacam calo) untuk mengantri di SPBU. Jalurnya satu pintu, maka pengeceran jual pertalite karena petugas SPBU masih melayani jerigen, itu penjelasan umumnya.

Sementara itu tanggapan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini yang di wakili
Sekretaris Daerah Kota Ternate (Sekkot) Dr. Jusuf Sunya, menyampaikan, “kita semua sepakat bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa adalah tuntutan rakyat, oleh karena itu saya mewakili pemerintah kota Ternate pada prinsipnya kami akan menerima semua aspirasi yang disampaikan terkait dengan tuntutan-tuntutan.”

Lanjutnya, “Pemerintah Kota Ternate setelah mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dari Front Malut Menggugat, kami akan menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa apa yang menjadi tuntutan ini harus didengar, karena bagaimana pun juga masyarakat Ternate dan Maluku Utara secara umum tidak terlepas dari bagian masyarakat Indonesia.”

Sekkot menambahkan, “terkait dengan PPN tentunya kita melihat kenaikan pajak penghasilan ini sangat mempengaruhi ekonomi pasca pandemi covid-19, kita melihat kontribusi ekonomi masyarakat turun, saya kira itu juga harus disampaikan kepada pemerintah pusat, agar memikirkan kenaikan pajak ini, karena masyarakat masih terkena dampak ekonomi yang belum tumbuh maksimal. Kita masih dalam rangka rekap pemulihan ekonomi, sehingga ke depan kita berharap pemerintah pusat bisa melihat masalah ini, tutup Sekkot. (MHI)

4 Tuntutan Mahasiswa Dalam Demonstrasi 11 April, Serta 6 dan 12 Tuntutan Lain

Presiden Pastikan Pemilu Tidak Ditunda, Penetapan Jadwal Pemilu Bentuk Komitmen