Negara dan Pekerja Rumah Tangga

22 Maret 2024, 23:45 WIB

Nusantarapedia.net | OPINI — Negara dan Pekerja Rumah Tangga

Oleh : Dr. Tomy Michael

PRT adalah subjek hukum yang harus menjadi fokus perlindungan dari negara.”

DALAM kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan kehadiran manusia lainnya, mereka akan saling melengkapi maupun bersaing agar keinginan tercapai. Hal ini telah menjadi perhatian sejak era filsuf Yunani kuno, seperti keinginan manusia untuk selalu bijaksana namun keibijaksanaan akan sia-sia ketika tidak ada perhatian. Perhatian dalam arti harus ada keberlanjutan hidup dengan orang lain, sehingga masalah kita menjadi selesai. Dalam faktanya, bantuan ini menjadi permasalahan hukum tersendiri karena tidak ada norma hukumnya. Hingga sekarang negara belum menyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) padahal undang-undang cipta kerja sudah lama ada. Pentingnya RUU PPRT menjadi undang-undang, sebetulnya ingin menyamakan perlindungan akan PRT yang mengalami permasalahan seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia hingga eksploitasi maksimal.

Mengapa saya menggunakan eksploitasi maksimal? Karena terjadi pemaksaan pekerjaan kepada PRT dari pemberi kerja. PRT adalah subjek hukum yang harus menjadi fokus perlindungan dari negara. Ketika RUU PPRT selesai, maka konflik pemberi kerja dan PRT juga selesai. Ada validasi dari kedua belah pihak terkait tujuan hukumnya. Satu pokok utama yaitu memberi perlindungan bagi mereka yang menjadi anak. Jika kita melihat para PRT anak menjadi sarana terkait aksesbilitasnya maka definisi anak harus dipahami secara jelas. Paradigma yang menyatakan bahwa PRT berdasarkan kolega perekerutannya maka hal ini harus dihilangkan. Hubungan profesional dan hubungan keluarga harus menjadi paradigma baru dalam PRT.

PRT tidak boleh lagi mengalami jam kerja yang tidak jelas. Selama belum waktunya tidur malam maka pekerjaan tetap ada. Keterampilan PRT juga stagnan karena rutinitasnya, serasa tidak ada waktu untuk hobinya. Hal seimbang juga diberikan kepada pemberi kerja atas layanannya. Terdapat titik temu antara pemberi kerja dan PRT. Pemberi kerja harus memahami dan memenuhi hak asasi dari PRT. Misalnya bagaimana memenuhi peningkatan skill dari PRT atau bagaimanakah pemberi kerja bisa memenuhi keinginannya?

Secara komunal, PRT di masyarakat dikatakan sebagai mereka yang memiliki kemampuan terbatas. Paradigma dalam masyarakat bahwa PRT adalah “alat” untuk membersihkan rumah atau memasak, maka hal itu sebuah kecurangan. Sementara para PRT memilih kerja berat dengan hasil cepat. Mengubah paradigma harus berdasarkan konsensus sesudahnya. Lebih detail dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam memenuhi pelaksanaan ini maka harus ada banyak kolaborasi, misal bagaimana pemerintah kota bertindak atas penyaluran PRT, bagaimana penegak hukum memberikan sanksi, hingga tokoh agama dalam memberikan pemahaman akan hak asasi manusia PRT.

Terkait

Terkini