PADMA Indonesia Desak Presiden Prabowo Selamatkan NTT dari Darurat Human Trafficking

Nusantarapedia.net | NTT – Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia) mengutarakan bahwa maraknya migrasi ilegal rentan kasus Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini menjadi perhatian serius semua pihak.

Padma Indonesia menilai, saat masih menjabat Presiden, Jokowi dan Komnas Ham RI tak ada langkah kongkret yang dibuat terhadap persoaan darurat Human Trafficking di NTT.

Bahkan Padma Indonesia menganggap, jaringan mafia Human Trafficking di NTT telah terang-terangan mengangkangi pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga aparat penegak hukum yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Yang dimana ketua hariannya berada pada Kapolri, Kapolda serta Kapolres. Ini sangat memalukan. Padahal jelas, sesuai amanat Perpres Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, tapi ini kok sepertinya mati suri,” beber Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia di Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Fakta membuktikan jaringan mafia Human Trafficking berkeliaran hingga ke kampung-kampung di wilayah NTT namun tidak ada aksi nyata kepada para pelaku tersebut termasuk aktor intelektual.

Gabriel menduga ada indikasi kuat oknum pejabat eksekutif, legislatif dan juga aparat penegak hukum ikut cawe-cawe jadi beking dibalik maraknya kasus Human Trafficking di NTT.

Lebih parahnya lagi, ada aparat penegak hukum yang berani membongkar jaringan mafia Human Trafficking seperti RS dan kawan-kawan dikriminalisasi dan didiskriminasi bahkan ditembak mati.