Parpol di Sikka Punya Legal Standing Ajukan Dugaan Pelanggaran Etik ke DKPP Atas Rancangan Dapil KPUD Sikka

Nusantarapedia.net, Netizen | Artikel — Parpol di Sikka Punya Legal Standing Ajukan Dugaan Pelanggaran Etik ke DKPP Atas Rancangan Dapil KPUD Sikka

Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH UBAYA Surabaya

“Kalau penjelasan pengurus KPUD Sikka, bahwa pembentukan tiga rancangan dapil sudah sesuai peraturan. Pertanyaannya pakai dasar hukum apa?”

AWAL yang kurang sedap dipertontonkan KPUD Sikka dengan proses rancangan pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil), yakni Dapil Sikka 4, Dapil Sikka 5 dan Dapil Sikka 6, yang mana telah dikirim ke KPU Pusat sambil menunggu penetapannya.

Ada tiga pertanyaan mendasar dari penerbitan rancangan dapil tersebut?
1. Apa dasar hukum yang digunakan KPUD Sikka melakukan pembentukan dapil, khususnya rancangan Dapil Sikka 5 dan Dapil Sikka 6?
2. Apakah pembentukan Dapil Sikka 5 dan Dapil Sikka 6 dikarekan adanya alokasi kursi dapil tersebut pada pemilu sebelumnya melebihi batasan maksimal alokasi kursi?
3. Apakah memang ada muatan kepentingan begitu kuat dari oknum pejabat, kelompok atau partai tertentu di Sikka demi memenuhi “ambisi” oknum pejabat tertentu di Sikka agar melenggang bebas bersama partainya memasuki gelaran Pemilu 2024, sehingga membuat pengurus KPUD Sikka dibuat tidak berdaya alias manut saja?

Perhelatan lima tahun sekali yang disebut Pemilihan Umum untuk memilih anggota legislatif mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, selalu saja timbul masalah ketidakpuasan dari partai politik terhadap kerja KPU? Apakah karena pengurusnya sedikit, pengurusnya tidak mampu menterjemahkan Undang Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Ataukah pengurus KPU memang selalu suka bermain di air keruh demi menguntungkan oknum pengurus KPU sendiri dan pengurus partai politik tertentu? Wajar warga masyarakat dan partai politik di Sikka minus PDIP merasa kerja KPU kurang wajar, terbuka bahkan jujur.