Pilkades dan Konflik Pendukung

Kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan spirit untuk membangun

15 Juli 2023, 12:41 WIB

Nusantarapedia.net | JURNAL – POLHUKAM — Pilkades dan Konflik Pendukung

Pilkades itu sendiri adalah upaya mentransformasikan konflik yang ada dalam masyarakat, mengakomodir perbedaan-perbedaan pilihan sebagai spirit demokrasi. Namun kenyataannya, idealitas yang coba dibangun tak seperti harapan.”

INDONESIA mengalami perubahan politik yang begitu dinamis. Angin reformasi 1998 memberi dampak yang begitu signifikan terhadap perkembangan demokrasi, baik itu demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Desentralisasi adalah salah satu produk reformasi itu sendiri yang karenanya hubungan antara pusat dan daerah berubah.

Jarak proses pembuatan keputusan politik semakin pendek dan pemerintah daerah semakin memiliki ruang manuver lebih besar untuk mempercepat pembangunan daerah.

Di depan mata, terlihat jelas bagaimana desentralisasi diiringi dengan pemekaran desa/kelurahan, implementasi Dana Desa (DD), dan semakin strategisnya posisi kepala desa dan penduduk desa karena imbas pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pada artikel kali ini, saya tidak bermaksud membahas bagaimana semangat demokrasi membalut desentralisasi. Namun, lebih pada akibat desentralisasi itu sendiri pada ranah yang lebih sempit yakni; bentuk-bentuk perilaku masyarakat desa sebagai imbas dari prosesi pemilihan kepala desa (pilkades) secara langsung.

Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Selain itu, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan spirit untuk membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (Unang Sunardjo, 2004: 197).

Pemilihan kepala desa secara langsung telah berlangsung sejak zaman kolonial. Bentuk pilkades yang paling tidak rumit di zaman penjajahan Belanda ialah dengan strategi masing-masing pemilih dan pendukung cakades melakukan barisan adu terbanyak di tanah lapang. Pendukung cakades tersebut yang sekarang disebut tim sukses.

Dalam perkembangannya, di era reformasi, model pilkades mengalami peningkatan yaitu: memakai kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilihan dalam memakai hak pilihnya harus menusuk gambar/foto calon yang dipilihnya. Hasil rekapitulasi suara masih menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu: calon yang mempunyai suara tertinggi itulah pemenangnya (Ramlan Subakti).

Yang tidak berubah dari prosesi pilkades dari masa ke masa adalah munculnya konflik terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon yang lainnya. Idealnya, pilkades itu sendiri adalah upaya mentransformasikan konflik yang ada dalam masyarakat, mengakomodir perbedaan-perbedaan pilihan sebagai spirit demokrasi. Namun kenyataannya, idealitas yang coba dibangun tak seperti harapan.

Aktivitas pilkades merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pilkades tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dinamika politik. Yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih dari itu, menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan, sehingga seringkali di berbagai daerah proses pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.

Selain itu, benturan-benturan kepentingan, tingginya ambisi menjadi peguasa dan bagian dari penguasa mematikan akal sehat dan logika. Tak heran pilkades menjadi ajang perselisihan bahkan intimidasi baik psikis maupun fisik. Sayangnya, itu terjadi pra reformasi hingga pasca reformasi di tengah independensi, logika politik dan kemandirian politik sudah berkembang pesat.

Terkait

Terkini