Prabowo-Mahfud Bisa Jadi “Batu Sandungan” Capres Ganjar Dan Anies

Menu utama isu bangsa hari ini dan ke depannya adalah kemiskiman bangsa yang sangat menahun. Virus utamanya adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Virus ini yang sungguh nyata dan membabi buta  menyerang tata kehidupan ekonomi warga bangsa. Pejabat tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat termasuk wakil rakyatnya selalu bermasalah dengan keuangan negara. Perilaku suap, gratifikasi, tindakan melawan hukum penyalahgunaan wewenang sudah menjadi bagian dari “mata pencaharian” para pejabat dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Sehingga  melihat problem negara yang demikian parahnya, maka capres yang komit akan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi harusnya berani memilih Prof. Mahfud MD sebagai cawapres. Mengapa Mahfud MD, latar bekalang profesor ilmu hukum, Menkopolhukam yang menjadi andalan utama Presiden Joko Widodo, pribadi bersih serta masuk warga NU organisasi Islam yang sangat besar pemilihnya serta nasionalis.

Gebrakan Mahfud MD dengan meneriakkan dugaan korupsi 349 triliun di Kemenkeu ini, bukan hal yg berdiri di ruang hampa. Adanya rasa frustrasi Machfud MD terhadap kelambanan pemerintahan untuk merespon ini, dan besar kemungkinan ada potensi dugaan pada lingkaran partai-partai raksasa di Senayan terlibat dalam kasus besar itu, sehingga Jokowi berada dalam posisi stagnant tidak bisa bergerak mengambil keputusan.

Mahfud MD itu ketua komite, dimana menteri keuangan menjadi anggotanya. Kenapa Mahfud tidak berkoordinasi dulu dalam internal komite, sebelum dilempar ke luar? Makin dramatis kondisinya, ketika melihat verifikasi penjelasan Sri Mulyani berbeda dengan datanya Mahfud MD. DPR pusing di titik ini.

Terhambatnya rancangan undang-undang perampasan aset koruptor itu juga tidak bisa melulu menjadi kelambatan lembaga legislatif. Dari pihak eksekutif terjadi tarik ulur berkepanjangan, ketika tiga institusi negara, yakni Kementerian Keuangan, Kejaksaan dan Kepolisian diduga belum memberikan tanda tangan persetujuan rancangan undang-undang tersebut. Mahfud MD seharusnya bisa menjadi problem solver dalam kubu eksekutif untuk menyelesaikan persoalan itu, karena Mahfud MD berada dalam lingkaran eksekutif.

Mengapa, Machfud MD tidak mau berperan dalam penyelesaian molornya persetujuan itu? Dan, justru ada dugaan menempatkan diri “seolah-olah” sebagai oposisi pemerintah.

Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa Joko Widodo enggan menetapkan situasi kasus besar ini sebagai situasi emergensi, agar urgensi untuk menetapkan PERPPU bisa dilakukan? Bukankah Joko Widodo pernah menetapkan PERPPU untuk dua situasi krusial yaitu PERPPU Penertiban Ormas pada tahun 2017 dan PERPPU Cipta Kerja pada tahun 2023? Kedua PERPPU itu muncul atas nama urgensi. Lau kenapa Joko Widodo tidak menganggap kasus korupsi 349 triliun ini sebagai urgensi?

Dari perspektif publik, respon Joko Widodo yang terlihat ada dugaan ogah-ogahan membuat PERPPU perampasan aset koruptor ini, akan dinilai sebagai preseden buruk dan layak ditengarai Joko Widodo sedang hitung-hitungan potensi risiko yang  bisa menghancurkan reputasi partai-partai raksasa di jagat tanah air ini yang sedang membangun kesepahaman bersama mengusung capres-cawapres 2024.

Dari hal-hal ini tergambar bahwa walau secara substansial, Mahfud MD telah membuat langkah elegan, namun secara politis, Mahfud MD juga sedang bermain politik praktis untuk mendongkrak pesona dirinya di mata publik.

Setuju pada langkah darurat Mahfud MD, terlepas dari hidden story dalam langkahnya itu, tetapi jika Prabowo Subianto maju capres dan cawapresnya Mahfud MD akan menjadi “batu sandungan” bagi Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan. Dugaan kuat, elektabilitas keterpilihan publik terhadap pasangan Prabowo dan Mahfud akan melejit menjelang Pilres 2024, semua kemungkinan bisa terjadi. Sebab publik jagat tanah air sungguh merindukan tokoh berani dan mempunyai nyali, strategi dan komit penegakan hukum seperti Mahfud MD.

Indonesia Butuh Mahfud MD Untuk Cawapres

Ganjar Mahfud Pantas Jaga NKRI

Dua atau Tiga Poros Capres, Akankah Desain Pilpres 2019 atau Pilgub DKI 2017 Terulang

Matahari Terbit dari Barat, Membaca Kosmologi Kepemimpinan “Wahyu Keprabon” Presiden 2024

Menanti Cicilan Visi-Misi Capres 2024, Sederhana namun Revolusioner!