Praktik Koruptif dengan Modus Yayasan

17 April 2023, 19:09 WIB

Nusantarapedia.net, Jurnal | Polhukam — Praktik Koruptif dengan Modus Yayasan

Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH UBAYA Surabaya

PEMERINTAHAN Soeharto banyak dibentuk yayasan untuk mengelola aset pemerintah. Dalam arti kegiatan ranah publik dialihkan ke ranah hukum privat berupa yayasan.

Dalam praktiknya, yayasan-yayasan tersebut terbukti tidak memberikan manfaat finansial maksimal kepada negara melalui pajak dan keuntungan lainnya. Karena alasannya, yayasan adalah nirlaba atau tidak mencari untung. Negara (pemerintah) rugi, sedangkan para pembina, pengurus, pengawas dan orang-orang yang terlibat dalam yayasan tersebut kaya raya.

Atas dasar realita ini pemerintahan Joko Widodo melalui Kementrian Keuangan, yayasan-yayasan pada jaman pemerintahan Soeharto diambil alih pemerintah.

Fenomena praktik koruptif dari yayasan-yayasan yang demikian itu, ternyata masih ada. Awal pendirian menggunakan aset dan uang negara, dalam perjalanan waktu, maka Undang Undang Yayasan dipakai sebagai senjata pamungkas untuk menutupi modus kejahatan dari para pembina, pengurus dan pengawas yayasan dengan argumentasi sesat, bahwa pemerintah tidak mempunyai hak, karena yayasan milik publik serta aktivitasnya tidak mencari untung alias non provit. Padahal realita para oknum pembina, pengurus dan kroninya kaya raya.

Pertanyaan hukumnya, apa konsekuensi dari yayasan adalah milik publik? Jawabannya, ada kewajiban setiap tahun yayasan diaudit oleh auditor eksternal dan diumumkan di koran (media), itu perintah undang undang yayasan. Jujur yang masih sering terjadi selama ini adanya keengganan dari yayasan yayasan untuk diaudit eksternal terhadap pengelolaan keuangan dari awal pendirian sampai dengan yayasan tersebut besar dan berkembang. Padahal audit ini sifatnya imperatif.

Terkait

Terkini