Presiden Jokowi “You Don’t Walk Alone”

- Jadi, seharusnya berkaca. Jokowi menata Gibran itu tidak dalam tujuan politik dinasti, tetapi untuk menyelamatkan legacy Jokowi yang pada digolkan oleh oknum-oknum yang sekarang menjadi pembenci, karena purna tugas dengan nyaman itu targetnya. Maka, hanya Gibran-lah (keluarganya) yang dapat dipercaya dari potensi jerat kasus pasca purna -

6 November 2023, 19:58 WIB

Potensi Chaos
Pertanyaannya, akibat putusan tersebut, dalam satu kesatuan aspek hukum dan politis, setidaknya ada banyak potensi (puncak) gelombang tekanan dari publik dampak (trigger) putusan MK, yakni; dimungkinkan adanya gerakan pemakzulan atau impeachment terhadap presiden Jokowi yang dilakukan oleh arus bawah (gelombang masa). Mereka tidak hanya meminta MKMK atau lembaga DPR dapat membatalkan putusan tersebut, tetapi juga meminta presiden mundur.

Salah satu syarat presiden dapat dimakzulkan adalah telah melanggar konstitusi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah DPR akan benar-benar menggunakan hak angket agar keputusan MK dianulir.

Bila spekulasinya seperti itu, mungkinkah, sedangkan Jokowi sebagai pihak yang dituding apakah hanya tinggal diam, karena tentunya Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden punya banyak kartu truf.

Misalnya hak angket benar-benar digulirkan khusus untuk MK, hingga ekstremnya DPR berani memakzulkan Jokowi, pertanyaannya, sejauh mana fraksi-fraksi di DPR kompak. Bukannya beberapa petinggi partai sudah tersandera — terlibat dalam dugaan kasus-kasus besar seperti korupsi.

Artinya, Jokowi punya banyak bargaining dalam hal ini, bila itu terjadi, berapa banyak petinggi partai dan petinggi lembaga yang terbongkar telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang nilainya fantastik. Maka, upaya dari berbagai pihak khususnya secara struktural/kelembagaan dengan maksud membawa Jokowi pada pusaran tukar tambah politik, agaknya itu tidak mungkin terjadi (impossible). Pendek kata, Jokowi masih kuat kuasai DPR, sekalipun minus PDIP, yang mana dibaca Jokowi versus PDIP berseberangan akibat haluan baru politik Jokowi.

Kemudian, bila ada gelombang tekanan yang menghendaki Presiden Jokowi turun oleh arus bawah, apakah semudah itu. Karena, Jokowi dipilih langsung oleh rakyat (legitimatif), pertanggungjawaban kepada rakyat, bukan kepada DPR/MPR. Hal ini berbeda ketika pemakzulan terhadap Gus Dur dapat dilakukan oleh MPR dengan kewenangannya. Sekarang tidak ada kewenangan itu. Di samping itu, seburuk-buruknya kebijakan Jokowi, Jokowi itu lovelable, dicintai oleh rakyatnya, entah kebijakannya baik atau buruk. Inilah Jokowi, sulit dibendung — dihentikan!

Terkait

Terkini