Program Peremajaan Sawit Rakyat, Antara Plasma Perusahaan dan Petani Sawit Mandiri

21 November 2022, 07:50 WIB

Nusantarapedia.net, Jakarta — Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, diharapkan merata untuk petani sawit di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas kepada parlementaria dpr (20/11/2022), dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (18/11/2022).

Dirinya meminta agar program PSR merata bagi seluruh petani sawit di Indonesia. Dirinya mendapati tidak meratanya pembagian program PSR di Sumatera Selatan, dimana yang lebih dominan memperoleh PSR adalah Plasma Perusahaan, ketimbang Petani Sawit Mandiri.

“Ini ada beberapa kendala, saya kira, di Sumsel. Bahwa yang dapat program ini kebanyakan adalah plasma, plasma dari perusahaan. Sementara, (plasma untuk) petani sawit mandiri itu masih banyak kendala. Ada juga kendala yang selama ini terjadi yaitu lahan dengan HGU, lahan hutan produksi dan hutan lindung sawit,” kata Bertu.

Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar Program PSR ini cepat tersalurkan, tepat guna, juga tepat sasaran kepada petani sawit yang paling membutuhkan.

Lanjutnya, program replanting sawit atau peremajaan sawit dari BPDPKS di Sumatera Selatan memiliki luasan lahan sebesar 48 ribu hektare, atau 20 persen dari seluruh program BPDPKS replanting sawit di Indonesia.

“Jadi, alhamdulillah Sumsel dapat luasan cukup luas terbanyak di Indonesia. Saya tambahkan tadi di dalam rapat, bahwa ada satu hal yang menjadi kendala, yaitu informasi yang kurang terhadap BPDPKS ini dari petani sawit mandiri,” katanya, dari sumber yang sama.

Dirinya menilai secara keseluruhan, bahwa kinerja BPDPKS dalam pengelolaan dana kelapa sawit di program PSR sudah cukup baik, hanya saja BPDPKS perlu memberikan informasi yang seluas-luasanya kepada masyarakat terkait program replanting sawit di Sumatera Selatan.

“Banyak masyarakat yang butuh replanting sawit, khususnya di Sumsel. Karena saya Dapil-nya sumsel itu banyak yang butuh, namun informasi tentang BPDPKS itu kurang. Sehingga, mereka tidak dapat program (PSR) ini. Itu saya menjadi sangat bersalah, karena saya kurang menginformasikan pada petani sawit mandiri,” imbuhnya.

Terkait

Terkini