Protes Adil, Picu Daerah Lain “Tanyakan” DBH Migas

Nusantarapedia.net, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid, dari Fraksi PKB yang juga berangkat dari Dapil Riau II, menanggapi adanya protes keras dari Bupati Kepulauan Meranti Riau kepada pihak Kementerian Keuangan.

Ia menilai, protes keras soal dana bagi hasil (DBH), bisa menjadi pemicu daerah lainnya untuk menyampaikan hal serupa. Menurutnya, berbagai daerah mempunyai kekayaan sumber daya mineral, namun masyarakatnya tidak bisa menikmatinya, bahkan cenderung miskin.

“Mereka tahu, mereka ini negeri (daerah: red) kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin. Kesenjangan-kesenjangan ini kan terjadi sehingga membuat kekecewaan. Masyarakat hari ini mengapa mungkin tidak terlalu kencang dengan gerakan itu, tetapi kalau ini terus dibiarkan tidak baik. Tidak boleh begitu, harus ada pemerataan, ada keadilan,” kata Wahid dalam pernyataannya, dilansir dari dpr.go, Selasa (13/12/2022).

Menurutnya, soal DBH pemerintah harus adil dan transparan, yakni dengan membuat satu mekanisme yang memungkinkan daerah bisa melakukan pengecekan langsung. Sehingga selain pemerintah pusat yang memegang data, daerah juga bisa mengecek keberadaan sumur migas berikut potensinya.

“Jadi masing-masing daerah bisa mengecek sehingga mereka juga bisa mengontrol. Apalagi kadang-kadang sumur di satu kabupaten, tapi reservoirnya ada di kabupaten lain,” urai Wahid.

Lanjutnya, masyarakat membutuhkan keadilan dalam mendapatkan haknya. Namun keadilan itu tidak sempurna jika dalam pelaksanaannnya tidak ada pemerataan. Pemerataan sepatutnya sejalan dengan potensi kekayaan yang ada di daerah tersebut.

“Di Riau itu menyumbang minyak dan gas gede banget, tapi jalan-jalan di Riau banyak yang pada hancur,” kritiknya.

Selain itu, Wahid mencontohkan di sektor lain, seperti sawit sebagai potensi yang besar di Riau. Disebutkan anggaran di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp71-72 triliun. Akan tetapi, dana yang kembali ke masyarakat hanya Rp2 triliun.

“Pertanyaannya, yang Rp70 triliun untuk apa? Sementara sumbangan (truk pengangkut sawit) terhadap kerusakan (jalan) sangat tinggi. Dari mana daerah membangunnya untuk jalan hancur, untuk infrastruktur hancur, semuanya. Inilah kadang-kadang kebijakan begini yang tidak sinkron,” tegasnya.

Dalam keterangannya tersebut, Abdul Wahid menyatakan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi pembelajaran bagi pemerintah, untuk melihat kembali bahwa DBH yang dialokasikan dalam undang-undang masih kecil untuk daerah penghasil minyak dan gas.

Sebelumnya diketahui, Muhammad Adil Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau, beberapa waktu yang lalu dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, Adil kecewa pada hal pengelolaan dana perimbangan DBH (dana bagi hasil) minyak. Kekecewaan itu ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman.