PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM (1)

Nusantarapedia.net, Jurnal | Pekerjaan Umum — PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM

“Artinya, memberikan atau membuka kran investasi yang tidak terkendali yang mestinya tidak sesuai dengan semangat kedaulatan pun di bagian tertentu masih banyak kendala, apalagi menjadikan dengan arah kedaulatan yang harus berdiri sendiri mandiri.”

Pada Selasa, (26/7/2022) di Jakarta, Kemenko Perekonomian mengadakan konferensi pers dengan tema: “Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga Semester I 2022.”

Wahyu Utomo, selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, mengungkapkan banyak hal ihwal progres dari PSN, hingga skenario kebijakan yang diambil demi kepentingan strategis suksesnya PSN tersebut.

PSN sebagai daftar proyek strategis nasional ditetapkan melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2016, kemudian sesuai kebutuhan dilakukan revisi sebanyak empat kali. Acuan terakhir berdasarkan regulasi Permenko Nomor 7 Tahun 2021, yang mana menyebutkan bahwa terdapat 208 proyek dan 10 program sebagai PSN. Estimasi total nilai investasi di dalamnya sebesar Rp.5.739,7 triliun.

Banyak hal besar dan langkah yang dilakukan pemerintah telah diketahui oleh publik dengan membangun PSN yang spektakuler. Hal tersebut tentu bertujuan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional Indonesia untuk menjadikan kekuatan dipelbagi bidang dalam kepentingan dalam negeri maupun geopolitik dan strategi global Indonesia.

Namun demikian, tak sedikit menuai polemik di tengah masyarakat akan urgensi dari pembangunan PSN tersebut. Banyak opini publik yang mengatakan bahwa PSN dengan berbagai skema dan skenario pembiayaan melalui dana APBN maupun kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan BUMN, telah menjadikan keuangan APBN terkuras. Yang mana dampaknya berpengaruh pada masyarakat bawah pada bagian ekonomi dan keuangan mikro.

Selain itu, pembangun PSN disinyalir hanyalah ajang memunculkan lahan proyek bagi korporasi besar, menjadikan Indonesia sebagai pasar dunia. Juga perlunya dihitung apakah PSN tersebut benar-benar untuk kepentingan nasional atau kah justru sebagai pintu kapitalisme global untuk menguasai Indonesia melalui serangkaian kerjasama investasi, yang akhirnya menjadikan pola pembangunan yang diciptakan dan outputnya tidak benar-benar berkedaulatan untuk negara.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur untuk menarik sebesar-besarnya investor pun juga tidak mulus-mulus amat. Akhir-akhir ini terjadi “outflow” atau kaburnya dana asing. Tentu dari kacamata investor ada beberapa persoalan akan keputusan hengkangnya para investor, seperti pada proyek pembangunan ibu kota negara. Persoalan dalam negeri dari pelbagai aspek seperti situasi dan kondisi politik, ekonomi makro, dsb, hingga berdampak pada kalkulasi untung rugi bagi para investor.

Artinya, memberikan atau membuka kran investasi yang tidak terkendali yang mestinya tidak sesuai dengan semangat kedaulatan pun di bagian tertentu masih banyak kendala, apalagi menjadikan dengan arah kedaulatan yang harus berdiri sendiri mandiri.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (27/7/2022), beralasan bahwa, outflow tak terhindarkan dengan suku bunga acuan melonjak oleh bank sentral, menyebabkan dan memicu outflow di seluruh dunia.

Argumentasi tersebut karena pasar obligasi pada bulan Mei 2022 mengalami outflow sebesar Rp.32,12 triliun. Kemudian pada Juni 2022 sebesar Rp.15,51 triliun dan bulan Juli mencapai Rp.29,15 triliun. Total outflow pada posisi 21 Juli sebesar 83,32 triliun, terutama dari sisi foreign bond holder (pemegang obligasi asing) sedangkan equitas inflow (arus masuk/pemasukan keuangan-ekuitas).

Namun kabar baiknya oleh sajian data Sri Mulyani, pasar obligasi dalam negeri masih cenderung stabil, mengingat porsi asing pada kepemilikan SBN (Surat Berharga Negara) sangat kecil. Kepemilikan asing pada tahun 2019 memegang 38,5% dari SBN Indonesia, sekarang posisi 20 Juli asing sebesar 15,39% dari total SBN.

Memang, pembangunan infrastruktur yang fantastis sekilas sebagai bukti bahwa Indonesia bisa membangun infrastruktur, kuat, mampu, maju, yang menjadikan tampak membangun. Namun apa relasi dengan tujuan berbangsa dan bernegara pada aspek keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena relasi tersebut tidak secara langsung dirasakan pada pemenuhan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia seutuhnya.

Sebagai contoh misalnya, riuhnya soal minyak goreng pada akhirnya adalah ganti harga. Masyarakat diharuskan untuk iuran kesehatan mandiri. Pajak listrik naik. Kebutuhan pokok naik. Pajak-pajak/fiskal dihitung rumit (apapun dipajakin, ibaratnya). Atau pun misalnya, punya berkilo-kilo meter jalan tol toh akhirnya juga membayar juga dengan tarif yang tinggi. Belum lagi sekedar hak administrasi rakyat pun harus ditempatkan pada posisi tawar menawar tertentu. Jika tidak mempunyai kartu iuran kesehatan, tidak bisa mengurus sertifikat tanah, dsb.

Di samping itu, belum lagi berbicara dalam konteks cadangan sumber daya alam yang dieksplorasi terus menerus hingga pada bentuk eksploitasi. Soal cadangan energi dan mineral masa depan apakah sudah terfikirkan, soal analisis dampak lingkungan, dsb. Kemudian terciptalah jerat pembangunan menjadi pembangunanisme.

Alih-alih pembangunan infrastruktur linier dengan tingkat produktivitas masyarakat di segala bidang, namun justru semakin tersandera dalam gaya konsumtif dan jerat menjadi buruh. Pada akhirnya, semangat pembangunan infrastruktur yang fantastis tidak terkorelasi dengan tujuan dasar hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara, yaitu pemenuhan hak dasar saja, belum lagi hak-hak lainnya atas paradoksal kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Kembali pada topik PSN, Wahyu Utomo mengatakan, bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2022, sebanyak 135 PSN telah selesai dengan nilai investasi Rp.858 triliun.

Pada semester I 2022, sebanyak tujuh proyek PSN telah selesai dengan nilai investasi Rp. 138,1 triliun. Tujuh proyek tersebut dengan perincian pada tiga kawasan, satu pelabuhan, satu jalur transmisi, satu pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), dan satu pos lintas batas negara (PLBN).

Versi pemerintah mengatakan, dampak langsungnya dari PSN tersebut sepanjang periode 2016 hingga Juni 2022, telah memberikan dampak yang signifikan, di antaranya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Perkiraan total penyerapan lapangan kerja PSN (direct) sebanyak 1.952.396 orang selama 4 tahun di tahun 2020 hingga 2024.

Estimasinya, di Sumatera menyerap tenaga kerja sebanyak 415.820 orang, Kalimantan 221.370 orang, Jawa 696.065 orang, Sulawesi 192.976, Bali dan Nusa Tenggara 27.925 orang, Maluku dan Papua 157.531 orang, dan daerah lainnya sebanyak 240.709.

Penyerapan tersebut berasal dari 200 proyek dan 3 program. Asumsi yang digunakan adalah proporsi upah adalah 25 persen dari nilai investasi, dan setiap orang menerima 14 bulan gaji dalam setahun.

(bersambung bagian 2)

PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM (2)

Sejarah Panjang Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Jokowi: Bangun 1.900 Km Tol, Mulyani: Sampai 2014 Hanya 780 Km

IPM dalam Hak Hidup, Amanat Konstitusi dan Distribusi Keadilan

Menakar Kekuatan Rakyat dan Kebijakan Pemerintah dalam Isu Global Krisis Pangan (1)

Geopolitik Negara dan Sumber Daya (1)