PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM (2)

Nusantarapedia.net, Jurnal | Pekerjaan Umum — PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM

“Yang kita pikirkan secara sederhana bahwa, kalkulasi investasi oleh para investor tetap dalam konteks jual beli – untung rugi. Di situlah kemudian praktik nyata keadilan jangka pendek dan panjang rasanya makin menjauh dari substansi. Tentu prinsip investasi swasta atau utang tidak mendasarkan pada pertanggungjawaban amanat konstitusi.”

Pangkas Sebagian Proyek Strategis Nasional

Atas banyak kendala di tingkat makro dan mikro, Presiden Jokowi memberikan arahan pada jajaran menteri untuk mengeluarkan pembangunan infrastruktur PSN yang masih menemui kendala di lapangan dari daftar proyek strategis.

Presiden Jokowi inginkan bahwa seluruh kategori PSN harus dirampungkan pada kuartal pertama 2024. Bila terdapat PSN yang terkendala pada sisi pembiayaan, pengadaan lahan hingga perizinan, agar proyek tersebut dikeluarkan dari daftar PSN.

Keterangan dari Wahyu Utomo, bahwa saat ini tengah menyiapkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022, yang mana isinya akan mengubah jumlah PSN dari sebanyak 208 dan 10 program, menjadi 200 PSN dan 12 program.

Di antara yang akan dicoret dari PSN, seperti: Bendungan Tiro di Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api dan proyek Cikarang Bekasi Laut.

Persoalan pemangkasan PSN tersebut menyisakan beberapa pertanyaan. Apa yang menjadi penyebabnya, padahal proyek tersebut jelas dijalankan oleh kebijakan negara, yang semestinya klir dari sejak awal perencanaan sebagai maksud arah/haluan pembangunan.

Argumentasi seperti soal pengadaan lahan menjadi isu terbesar dalam PSN selama semester I-2022. Secara global terdapat 150 isu yang terlaporkan, sebanyak 27 persen persoalan ada pada pengadaan lahan.

Menurut keterangan Wahyu Utomo, ada lima permasalahan utama, yakni: (1) Perencanaan yang berubah, seperti rencana penambahan lingkup pembangunan hingga adanya perubahan desain. (2) Perizinan di 31 proyek lantaran belum terbitnya perpanjangan penetapan lokasi, adanya keterlambatan IPPKH (Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), dan menunggu peninjauan dan persetujuan AMDAL.

Selanjutnya: (3) Pendanaan dan pembiayaan di 15 proyek, karena komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proyek membutuhkan penambahan anggaran, hingga belum ditentukannya skema pembiayaan proyek. (4) Konstruksi pada 37 proyek mengalami kekurangan tenaga kerja dan ketersediaan material yang belum memadai, juga faktor kondisi cuaca atau alam, seperti hujan, tanah longsor, dsb, yang membuat pekerjaan konstruksi tertunda. (5) Pengadaan tanah di 41 PSN karena belum selesainya proses pembebasan tanah, belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah karakteristik khusus, dan adanya sengketa lahan.

Dari informasi di atas dan membaca road map dari awal. Apakah sebenarnya Presiden Jokowi dengan megaproyeknya karena dilandasi dari janji dalam visi-misinya. Seperti konsep poros maritim sebagai geo-politik dan geo-strategi negara. Secara konsep kita setuju akan cita-cita tersebut, tetapi pada akhirnya praktik di dalamnya dengan penuh strategi yang memaksakan dipaksakan untuk terwujud.

Tentu pemaksaan tersebut berkaitan dengan cash hand negara untuk membangunnya. Karena APBN tidak mampu meng-cover semua pendanaan tersebut, akhirnya sistem investasi pun diterapkan dengan aneka skenario dan skema pembiayaan. Dampaknya juga berpengaruh pada utang negara untuk menutup pos yang lain (solusi utang). Tentu narasinya adalah kerjasama saling menguntungkan.

Dalam hal ini BUMN sebagai salah satu lembaga manajemen proyek besar tersebut dengan aneka perjanjian pembiayaan untuk investasi diharapkan sebagai wadah. Tetapi ironisnya, banyak perusahaan BUMN justru merugi, ditutup atau dibubarkan. Belum klirnya merevitalisasi perusahaan yang lama, saat ini tengah dihadapkan pada manajemen PSN yang sebegitu besar.

Lantas, bila megaproyek tersebut seratus persen didanai dari investasi, mestinya akan berbahaya bagi posisi tawar Indonesia. Sedangkan bila pembiayaannya seratus persen dari APBN, dananya tidak cukup. Akhirnya, investasi terus bergulir dan APBN juga ikut membiayai. Itu tidak masalah, sepanjang kehidupan rakyat dalam parameter IPM dapat terpenuhi. Tapi faktanya, paradoksal pembangunan PSN dan tingkat kemakmuran dan kemiskinan rakyat semakin timpang.

Dengan demikian, timbul pemikiran sederhana, bahwa pembangunan infrastruktur apapun bentuknya dapat diwujudkan dengan aneka skema pembiayaan atau investasi global, hanya saja yang perlu dicermati adalah sejauh mana posisi tawar tetap tinggi. Tidak tersandera dalam jerat narasi global, namun tetap sesuai dengan landasan konstitusi sebagai bentuk kedaulatan.

Harapannya, bila narasi PSN untuk dan demi rakyat, kok, harapan itu sangatlah jauh. Yang sebenarnya diharapkan adalah bagaimana rakyat ditumbuhkan produktivitasnya di pelbagai sektor. Yang mana produktivitas tersebut mampu diraih tanpa harus dengan argumentasi pembangunan PSN demi dan sebagai alat produktivitas-nya.

Yang kita pikirkan secara sederhana bahwa, kalkulasi investasi oleh para investor tetap dalam konteks jual beli – untung rugi. Di situlah kemudian praktik nyata keadilan jangka pendek dan panjang rasanya makin menjauh dari substansi. Tentu prinsip investasi swasta atau utang tidak mendasarkan pada pertanggungjawaban amanat konstitusi.

Kemudian, penyerapan tenaga kerja atas pembangunan PSN, itu bukan dalam rangka meningkatkan produktivitas yang sebenarnya, sifatnya hanya parsial jangka pendek.

Dengan kesimpulan bahwa, megaproyek PSN boleh dibangun dengan massiv asalkan dari sumber dana APBN, atau tidak hutang pun dengan investasi skema pembiayaan yang terbatas, yang mana jelas punya pertanggungjawaban amanat konstitusi yang tentunya berkeadilan, berkesinambungan, adil, makmur dan berkemanusiaan atas pemenuhan hak hidup atas dampak konsentrasi kebijakan pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang ada sebelum lahirnya PSN ini, sudahlah cukup untuk menjadikan tingkat produktivitas rakyat tinggi. Infrastruktur fisik sebagai penopang menaikkan produktivitas rakyat dan sumber pendapatan bagi APBN, tetap dibangun dalam bidang-bidang tertentu.

Pola dari pembangunan PSN ini, apabila sudah rampung seratus persen, memang menguntungkan para pemodal dengan terpenuhinya fasilitas infrastruktur untuk ajang bisnis di tengah pasar yang diciptakan di Indonesia, atas potensi sumber daya alamnya ditambah hitungan kalkulasi menggiurkan dari potensi demografi untuk pemenuhan tenaga kerja yang tentunya murah. Sedangkan rakyat tidak urgen dalam pemanfaatan akses keberadaan infrastruktur tersebut.

Untuk sajian aneka data dipelbagi bidang yang dirilis oleh pemerintah, benar dan salahnya itu tidak menjadi soal. Yang terpenting bagi rakyat hanya sederhana, yakni terpenuhinya hak dasar manusia yang manusiawi.

Terakhir, semoga seluruh PSN di era presiden Jokowi ini selesai sebelum 2024. Mengingat, 2024 kekuasaan sudah berganti. Harapannya, siapapun yang terpilih sebagai presiden baru harus tetap melanjutkan proyek yang sudah ada. Seringkali secara kultural, kebiasaan di Indonesia selalu tidak menghormati para pendahulunya, dan cenderung dengan kebijakan “asal beda”, yah, itulah salah satu mental kompetitif sesama bangsa sendiri warisan kolonial.

PSN harus terus berjalan agar tidak terhenti, karena sudah terlanjur dimulai dan dibangun dengan progres yang cukup signifikan, agar tidak sia-sia. Sia-sia dalam pengertian, terlucutinya kedaulatan dan suburnya neo-liberal kapitalisme di Indonesia.

Dengan road map tersebut, tugas di masa mendatang adalah mengkoneksikan program yang ada sebagai bangunan menciptakan produktivitas bangsa yang spektakuler di pelbagai bidang. Konektifitas tersebut tentu dengan sinkronisasi arah dan tujuan pembangunan Indonesia yang berdaulat.

Pembangunan Indonesia seutuhnya, material dan spiritual.

Selesai

PSN Rampung Semester I 2024, hingga Skenario Pemangkasan Jumlah PSN dan Relasinya dengan IPM (1)

Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional Indonesia Sebagai Substansi Bukan Sensasi

Moral Clarity dan Etika Politik Poros Intelektual

IPM dalam Hak Hidup, Amanat Konstitusi dan Distribusi Keadilan

Adu Elektabilitas Sudah Dimulai, Saling Klaim Itu Hak! Dimana Etikabilitasnya?

Perilaku Konsumtif Masyarakat Penerima Uang Ganti Rugi (UGR) Pembangunan Tol