Revisi UU Desa Sudah Masuk Prolegnas Tetapi Bukan Prioritas

13 Januari 2023, 17:28 WIB

Nusantarapedia.net, Jakarta — Komisi II DPR RI menerima kunjungan dan masukan dari DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dan KADES Indonesia Bersatu. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023) agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Setidaknya puluhan kepala desa dari berbagai daerah di Tanah Air hadir dalam kesempatan tersebut.

Maksud tujuan dari DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dan KADES Indonesia Bersatu adalah mengusulkan kepada DPR agar Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk dilakukan revisi.

Ada beberapa tuntutan yang diutarakan para kepala desa terkait dengan revisi UU Desa, seperti; hal masa jabatan kepala desa, moratorium pemilihan kepala desa, pejabat pelaksana yang ditugaskan, kedaulatan desa, hingga permasalahan dana desa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Komisi II telah melakukan upaya nyata dalam memperjuangkan revisi UU Desa. Komisi II telah berupaya mengusulkan revisi UU Desa tersebut untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Periode 2019-2024.

“Bahwa Komisi II sudah memasukan usulan di prolegnas tentang revisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di hari pertama kami rapat jadi Anggota DPR. Jadi revisi UU Nomor 6 2014 itu sudah masuk dalam prolegnas undang-undang di periode ini oleh Komisi II,” tegas Doli, dilansir dari dpr.

Namun demikian, menurut Doli, persoalannya menyangkut mekanisme, bahwa revisi undang-undang tidak bisa hanya dilakukan oleh DPR melainkan juga ada keterlibatan pemerintah, yang mana pada pertemuan tersebut, para kepala desa yang hadir mendesak untuk segera dilakukannya revisi UU Desa, bahkan beberapa di antara mereka secara spesifik menyinggung pasal-pasal yang diusulkan untuk diubah.

“Nah persoalannya untuk membahas undang-undang, menyusun undang-undang, apakah itu undang-undang baru atau revisi, tdak bisa dilakukan sendiri oleh DPR. Harus bersama-sama dengan pemerintah,” jelas Doli.

Doli mengatakan, hingga saat ini belum terlihat komitmen pemerintah untuk membahas revisi UU Desa menjadi prioritas. Untuk itu, ia menyarankan kepada para kepala desa yang hadir agar menyampaikan aspirasi yang sama kepada pemerintah dan mendesak pemerintah untuk menjadikan revisi UU Desa sebagai prioritas.

“Masalahnya pemerintah sampai saat ini belum menempatkan ini (UU Desa) menjadi prioritas untuk direvisi. Makanya setiap kami menerima aspirasi dari kepala desa, saya yang minta tolong agar bapak-bapak dan ibu-ibu datang (juga) ke Presiden, datang ke Pemerintah, datang ke Mendagri supaya di sana menerima. Kami sudah masukan (ke prolegnas). Jadi kalau Bapak mau minta jawaban kami bahwa ‘harus ada revisi undang-undang sekarang’, ya nggak bisa. Mau kami bilang bisa. ya kami bohong,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, para kepala desa mengutarakan bahwa akan ada rencana aksi unjuk rasa menuntut kejelasan revisi UU Desa pada 17 Januari 2023 mendatang. Doli pun mempersilakan rencana aksi tersebut.

“Nah, jadi kalau besok tanggal 17 Januari seluruh kepala desa itu mau aksi menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 (tahun: red) 2014 boleh ke DPR, tapi penting juga ke sana (pemerintah: red). Jadi, kalau Bapak tadi nuntut hari ini menuntut kejelasan bahwa ada revisi undang-undang itu (maka: red) hanya bisa dijawab kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Kami, Komisi II, sudah memasukan revisi Undang-Undang Nomor 6 (tahun) 2014 itu dalam agenda prolegnas di periode ini soal tahun kapan itu kesepakatan antara DPR dengan pemerintah,” tandasnya.

Senada dengan Doli, anggota Komisi II lainnya, Muhammad Toha mengungkapkan hal yang sama.

“Jadi Komisi II ini, kan sudah menyampaikan kepada pemerintah. Kemarin sudah saya sampaikan juga kepada pemerintah bahwa ada aspirasi kepala desa semacam ini. Tentunya untuk merevisi undang-undang itu, kan harus melalui usulan apakah dari DPR atau dari pemerintah. Nah, DPR sudah berinisiatif untuk mengusulkan revisi itu, sekarang tinggal pemerintah,” kata Muhammad Toha. (**/dnA)

Pembangunan Polindes Sempat Tersendat, Camat Kwanyar: Pencairan Dana Desa oleh DPMD Mepet
Ojo Dibandingke Abah Lala, Berkumandang se-Nusantara dari Desa Clunthang Kumandang (1)
Desa Tertua Berumur 1196 Tahun bernama Bawan (1)
Gubernur Ganjar Tetapkan 29 Desa Terbaik Antikorupsi di Jawa Tengah
Inilah Daftar 50+ Desa Wisata Terbaik di Indonesia Versi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022

Terkait

Terkini