Serapan Anggaran APBD DKI Jakarta Naik

6 Januari 2023, 07:48 WIB

Nusantarapedia.net, Jakarta — Kinerja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran (TA) 2022 Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi, dalam keterangannya melalui PPID DKI, Kamis (05/01/2023), mengatakan bahwa realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai Rp67,3 triliun atau 86,56% dari target Rp77,8 triliun. Realisasi ini naik sebesar Rp1,8 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu (2021) sebesar Rp65,6 triliun.

Untuk realisasi belanja daerah per 31 Desember 2022 terserap Rp64,9 triliun atau 84,32% dari anggaran Rp76,9 triliun. Realisasi ini naik sebesar Rp3,3 triliun dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang terserap sebesar Rp61,6 triliun.

“Pengelolaan APBD pada situasi pemulihan pandemi COVID-19 seperti pada tahun 2022 cukup menantang. Namun, dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan secara bijaksana, realisasi pendapatan dan serapan anggaran di DKI Jakarta pada 2022 alami kenaikan dibanding tahun lalu,” katanya.

Menurut BPKD, kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan PBB-P2, penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta.

Berikut rincian pendapatan daerah dalam beberapa pos, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Pajak Daerah Rp40,3 triliun
• Retribusi Daerah Rp376,4 miliar
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp402,4 miliar
• Pendapatan lain-lain PAD yang sah Rp4,6 triliun

b. Pendapatan Transfer pemerintah pusat mencapai Rp18,9 triliun.

c. Lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp2,8 triliun.

Adapun untuk belanja daerah sebesar Rp64,9 triliun, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, yaitu :

a. Belanja Operasional
• Belanja Pegawai Rp17,7 triliun
• Belanja Barang dan Jasa Rp23,6 triliun
• Belanja Bunga Rp270,6 miliar
• Belanja Subsidi (Rp6,3 triliun)
• Belanja Hibah (Rp2,7 triliun
• Belanja Bantuan Sosial Rp5,04 triliun

b. Belanja Modal Rp8,8 triliun

c. Belanja Tidak Terduga Rp67,8 miliar.

d. Belanja Transfer berupa Bantuan Keuangan mencapai Rp484,8 miliar.

Cerminan APBD DKI Jakarta dalam serapannya, menurut Michael, membuktikan geliat ekonomi di Jakarta tumbuh.

“Serapan anggaran tahun 2022 yang tercermin dalam pos belanja daerah ini menunjukan adanya geliat ekonomi di Jakarta yang terus tumbuh. APBD DKI Jakarta senantiasa dikelola secara andal untuk masyarakat dan dapat menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi Jakarta dan Indonesia,” jelas Michael. (**/ASM)

Segini APBD DKI Jakarta 2023, Rp83,7 Triliun
APBN 2023 Dirancang Fleksibel Guna Redam Guncangan Ekonomi Global
Poin-poin Konstruksi APBN 2023 (1)
2023, Dicari Cendekiawan yang Jujur dan Mendobrak, Menyentuh Wacana Publik Tujuan Indonesia
Data Genangan Air di Jakarta, BPBD: Seluruh Genangan di Jakarta Telah Surut
2022 Ekonomi Resilience, Bekal Optimisme Pasar Modal Indonesia 2023

Terkait

Terkini