Setelah Sukses Hilirisasi Nikel, Berlanjut ke Hilirisasi Timah

Nusantarapedia.net, Jakarta — Presiden Joko Widodo pada banyak kesempatan, mengatakan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri. Hal tersebut sebagai bagian dari kunci ekonomi Indonesia. Dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri, maka ekspor bahan mentah Indonesia akan berhenti, dan menjadi tambang (potensi) ekonomi baru Indonesia.

Joko Widodo sejak awal dilantik menjadi Presiden pada periode 2014-2019, dan periode kedua 2019-2024, terus konsisten dengan apa yang menjadi visi misinya, yakni program “Nawa Cita” yang diimplementasikan ke dalam konsep poros maritim, pembangunan infrastruktur, yang bertujuan untuk konektivitas. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Guna mendatangkan pundi-pundi keuangan negara, Jokowi terus berfokus pada hilirisasi industri dalam negeri. Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk mendapatkan potensi ekonomi yang besar.

Seperti yang disampaikan Presiden saat menghadiri Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center di Bogor, Jumat (5/8/2022) yang lalu.

“Saya berikan contoh, nikel, kita export bertahun-tahun nilainya saya ingat 2014 itu 1,1 billion us dollar, kira-kira 15 an triliun, per tahun ekspor bahan mentah. Begitu kita stop 2017, stop nikel, export di 2021 mencapai 300 triliun lebih, dari 15 triliun melompat menjadi 300 triliun itu baru satu komoditi, tapi kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat, saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat akan saya hadapi, Indonesia akan hadapi,” kata Presiden.

Bahkan, menurut fraksi PKS, klaim pemerintah terjadi kenaikan penerimaan negara dari Rp15 triliun menjadi Rp350 triliun sangat janggal dan meragukan pada hilirisasi nikel. Dugaan Mulyanto, anggota Fraksi PKS, angka tersebut bukan penerimaan negara melainkan total nilai ekspor nikel oleh perusahaan smelter asing yang ada di Indonesia.

“BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel. Sebab angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal,” kata Mulyanto Jumat (14/10/2022), dilansir dari parlementaria dpr.

Namun demikian, pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri tidak hanya pada nikel yang dianggap sukses, namun terus merambah ke material lainnya seperti timah dan bauksit.