Siapa? Calon Pj Gubernur DKI Jakarta (2)

Materi muatan yang akan direvisi dalam aturan teknis terkait dengan materi muatan yang ada di sejumlah PP, tidak bisa hanya sekadar Permendagri, tetapi dengan peraturan yang setingkat

26 September 2022, 12:02 WIB

Nusantarapedia.net, Jurnal | Polhukam — Siapa? Calon Pj Gubernur DKI Jakarta

Ketentuan Pengisian Penjabat Kepala Daerah

1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 Ayat (10) dan Ayat (11).

Dalam Pasal 201 Ayat (10) berbunyi: Penjabat Gubernur berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a dan I b).
Sedangkan Penjabat Bupati/Walikota berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II a dan Eselon II b).

2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022 dan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa jabatan struktural ASN yang dapat diisi oleh Anggota TNI/Polri hanya berlaku di sepuluh kementerian/Lembaga, tidak termasuk Pemerintah Daerah.

Catatannya: Anggota kepolisian dan prajurit TNI dapat menjadi penjabat kepala daerah sepanjang menduduki jabatan tinggi madya atau jabatan tinggi pratama dan sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian atau TNI.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

4) Pengisian Pj Kepala daerah harus melalui PP (Peraturan Pemerintah). Berdasarkan mandat Pasal 86 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota diatur dalam peraturan pemerintah.

Calon Pj Gubernur DKI Jakarta, 6 Usulan Pj Gubernur dari Ajuan Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta

Merujuk pada Surat Edaran No.131/2188/OTDA Kemendagri terkait Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti mekanisme dan prosedur maupun aturan yang telah ditetapkan.

Sesuai Surat Edaran yang dimaksud mengamanatkan pelaksanaan rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden, dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna. Pelaksanaan rapat paripurna
dimaksudkan untuk penyampaian usulan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan penetapan pemberhentian.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang, secara administrasi DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.

Rapat Paripurna tersebut merupakan mekanisme berdasarkan regulasi yang berlaku, serta menindak lanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 131/2188/OTDA pada tanggal 24 Maret 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, pada Selasa (13/9/2022), menggelar rapat paripurna terkait masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berakhir pada 16 Oktober nanti. Rapat Paripurna dihadiri Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, agenda selanjutnya masing-masing fraksi untuk mengajukan nama Penjabat Gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). Akhirnya, Rapat Paripurna memutuskan tiga nama calon Penjabat Gubernur, setelah sebelumnya terdapat empat nama.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, sebelumnya ada empat nama yang diusulkan sembilan fraksi yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, Bahtiar dan Juri Ardianto. Selanjutnya, dilakukan pemungutan suara untuk menjaring tiga nama teratas. Hasilnya, Heru Budi Hartono dan Marullah Matali memperoleh sembilan suara, lalu Bahtiar mendapat enam suara dan Juri Ardiantoro tiga suara.

“Pemungutan suara ini terjaring tiga nama teratas yaitu Heru, Marullah dan Bahtiar. Ketiga nama ini besok akan kami kirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Pras.

Pras menjelaskan, Heru Budi Hartono saat ini menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara serta Kepala Biro KDH DKI. Marullah Matali kini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dan sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Jakarta Selatan. Sedangkan Bahtiar saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pernah menjadi Penjabat Gubernur.

Terkait

Terkini