Simak dan Catat, Pidato Penutup Menkeu Sri Mulyani Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pengesahan RUU APBN 2025 Menjadi UU

Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati.

Asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun anggaran 2025 disepakati sesuai yang telah dibacakan oleh ketua badan anggaran, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi terkendali sebesar 2,5%. Nilai tukar rupiah sebesar 16,000 per dolar Amerika, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7%, ICP disepakati sebesar 80 dolar per barel, dan lifting minyak sebesar 605,000 barel per hari, serta lifting gas sebesar 1000.005 barel setara minyak per hari.

Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus menurun ke kisaran 7 hingga 8%, tingkat kemiskinan ekstrem dijaga pada tingkat 0%. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada kisaran 4,5 hingga 5%, dan tingkat ketimpangan atau gini rasio turun ke kisaran 0,379 hingga 0,37382.

Penguatan wellbeing dan sekaligus program prioritas presiden terpilih didukung oleh APBN 2025 antara lain; program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan,  renovasi dan perbaikan sekolah-sekolah,  pemeriksaan kesehatan gratis, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks model modal manusia agar mencapai 0,56.

Program prioritas ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaikiik nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, masing-masing sebesar 115 hingga 120 dan 105 hingga 108 pada tahun 2025.

Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3005,1 triliun, ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3,000 triliun. Penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp2,490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp513,6 triliun, target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuan wajib pajak, dan dimulainya sistem kortex dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia dan arah kebijakan perpajakan global.

PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi, PNBP juga sebagai instrumen regulatori untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Belanja kementerian lembaga tahun 2025 mencapai Rp1160,1 triliun, kami berterima kasih pada pembahasan banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah dan peningkatan investasi,  serta keterlibatan dalam global supply chain. Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah.

Total belanja negara tahun 2025 akan mencapai Rp3,621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1,541,4 triliun belanja Non KL pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB, atau sebesar Rp616,2 triliun, tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN.

Pembiayaan utang sebesar 775,9 triliun dikelola secara hati-hati, pruden dan sustainable, dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun dilaksanakan secara selektif dan hati-hati,  termasuk di dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik agar produktif dan efektif.