Studi Kelayakan Program Kompor Induksi

Nusantarapedia.net, Jakarta — Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, beberapa waktu yang lalu mengatakan, program konversi kompor gas ke kompor listrik induksi untuk rumah tangga, akan menghemat APBN sebesar Rp16,8 triliun untuk 15,3 juta KPM (keluarga penerima manfaat) per tahun.

Hitungan di atas berdasarkan hasil riset proses uji klinis konversi kompor yang sedang dilakukan PLN pada tahun ini (2022) hingga tahun 2025.

Pada Rabu (14/9/2022) yang lalu, dilangsungkan rapat antara Komisi VII dengan Dirut PT. PLN, di ruang rapat Komisi VII DPR. Hal tersebut membahas konversi kompor LPG 3 kg ke kompor induksi listrik.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari, mengkritisi program kompor induksi tersebut dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Sabtu (17/9/2022), dikutip dari dpr.go.

Di tengah kelebihan pasokan (oversupply) listrik, PT. PLN berencana merilis program kompor induksi. Studi kelayakan atas program ini dipertanyakan. Bahkan, anggaran program ini sudah masukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Diah sempat mempertanyakan program alternatif berupa kompor induksi untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik tersebut.

“Apakah pernah ada studi kelayakan yang komprehensif? Apakah alternatif satu-satunya adalah kompor induksi?” tutur Diah, penuh tanda tanya.

Lanjutnya, anggaran yang dibutuhkan PLN untuk program tersebut sangat besar, mencapai Rp560 miliar untuk paket kompor induksi termasuk penggorengan, panci set, instalasi Miniature Circuit Breaker (MCB), dan pengaturan chip set.

Diah yang juga Anggota Banggar DPR, mengungkapkan, dalam pembahasan RAPBN 2023, anggaran program kompor induksi sudah muncul.

“Ini sudah masuk dalam rancangan pembahasan di Banggar untuk pengadaan 5 juta kompor induksi. Jangan sampai karena anggaran sudah ada, kita dipaksa harus melaksanakannya,” ujarnya, seraya menambahkan, bila hasil kajian ternyata ini bukan program yang layak dieksekusi, maka Komisi VII harus memberi catatan penting.

Lebih dalam, Diah mempertanyakan proses tender yang telah dilakukan PLN dalam program kompor induksi ini. Dirut PLN sendiri, kata Diah, menyebutkan bahwa daya kompor induksi belum optimal. Produk ini akan optimal pada 1800 watt.

“Lalu, apakah yang menang tender sudah sesuai hal tersebut? Jangan sampai ini menjadi proyek gagal karena ketidaksinkronan kebutuhan,” tutupnya.

Terpisah, Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat, (16/9/2022) mengatakan, bahwa LPG 3 kg yang selama ini termasuk dalam barang subsidi, pemerintah berencana akan mengurangi. Pengurangan jumlah tabung gas LPG 3 kg (gas melon) akan dilakukan secara bertahap.

Dengan dikuranginya peredaran gas melon tersebut, sebagai gantinya Pemerintah bersama PT PLN (Persero) akan melakukan program konversi kompor gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) menjadi kompor listrik induksi/1000 watt untuk rumah tangga.

Selain konversi dari kompor gas ke kompor listrik, pemerintah juga akan memproduksi produk substitusi impor LPG, seperti proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

“Diminimalkan, tapi ini kan it takes time (butuh) beberapa tahun. Mau enggak kita impor barang luar terus? Kan enggak mau,” kata Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/9/2022), dilansir dari okezone.com.

Tujuan dari konversi ini adalah sebagai upaya mengurangi subsidi pada gas LPG, karena saat ini LPG 3 kg didistribusikan secara terbuka, sehingga subsidi sering tidak tepat sasaran. Dengan begitu, program konversi tersebut akan mengurangi jumlah pengguna LPG Subsidi. (dnA)

Konversi Kompor Gas LPG ke Kompor Induksi Listrik

Keberpihakan Pada Nelayan, Dampak Kenaikan BBM

Satu Peta Jalan Konsolidasi Pabrik Pupuk

Gunakan APBD untuk Atasi Dampak Penyesuaian Harga BBM

Pengalihan Daya Listrik