Tidak Logik dan Argumentatif, Terdakwa Dugaan Korupsi Puskesmas Paga Hanya PPK dan Kontraktor

24 Februari 2024, 08:24 WIB

Nusantarapedia.net | OPINI — Tidak Logik dan Argumentatif, Terdakwa Dugaan Korupsi Puskesmas Paga Hanya PPK dan Kontraktor

Oleh : Marianus Gaharpung

DALAM terori tindak pidana dijelaskan bahwa seseorang yang dimintakan pertanggungjawaban hukum harus dilihat niat (mens rea) tergambar dalam tindakan/perbuatan (actus reus), dan biasanya ada peran-peran lain kaitannya dengan kesepahaman berpikir pihak-pihak dalam perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan kesalahan (kejahatan) disebut meeting of minds.

Untuk mengungkapkan peristiwa pidana, jaksa melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang mempunyai peran dalam kasus tersebut dimintai keterangan sebagai saksi, serta mengumpulkan dokumen-dokumen kaitan kasus tersebut. Setelah penyelidikan biasanya dilakukan gelar perkara internal untuk menentukan kasus ini dinaikkan jadi ke penyidikan atau tidak. Jika ditetapkan penyidikan, maka saat itu timbul tindakan hukum terhadap saksi dan penyitaan terhadap dokumen oleh jaksa (melalui penetapan pengadilan). Sehingga jika saksi dipanggil dua kali tidak datang memenuhi panggilan penyidik, maka panggilan ketiga dengan perintah penahanan.

Dalam pemeriksaan tersebut dibuatlah dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), memuat keterangan tersangka, saksi, kerangan ahli untuk menerangkan kualitas perbuatan dan kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut.

Atas dasar logika hukum demikian, jika dikaitkan dengan pernyataan dari Domi Tukan, S.H. penasehat hukum Yohanes Laba, PPK proyek Puskesmas Paga, bahwa terkait proyek pembangunan Puskesmas Paga yang menetapkan Yohanes Laba alias Yan Laba selaku PPK sebagai terdakwa, kuasa hukumnya meminta jaksa untuk tegas menetapkan orang lain sebagai terdakwa seperti yang tertera dalam dakwaan jaksa tersebut.

Domi Tukan, lawyer alumnus FH Unwira Kupang tersebut, selain kliennya dan terdakwa Irwan Rano, jaksa dalam dakwaannya menyebutkan sejumlah nama lain yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum proyek pembangunan Puskesmas Paga tahun 2021. Namun herannya sejumlah nama lain tersebut tidak ditarik menjadi terdakwa.

Jaksa menyebutkan nama-nama mereka ini melakukan perbuatan melawan hukum, tetap tidak ditarik, tetapi tidak ditetapkan sebagai terdakwa. Kita berharap bahwa jaksa harus tegas. Misalnya akan ada tersangka lain yang akan didakwa dalam kasus yang sama. Artinya, penasehat hukum sudah mengatakan demikian, berarti dakwaan Penuntut Umum (PU) bukan jaksa (karena jaksa belum tentu penuntut umum tetapi penuntut umum pasti jaksa), ada dugaan awal tidak sempurna.

Karena jalannya suatu perkara tindak pidana sampai kepada putusan hakim semua berpedoman pada dakwaan PU. Oleh karena itu, ketika dakwaan PU selesai dibuat, maka dakwaan itu akan diberikan kepada pengadilan dan meminta untuk segera disidangkan perkara tersebut. Artinya surat dakwaan tersebut bagi majelis hakim pemeriksa perkara sebagai dasar, sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar petimbangan dalam penjatuhan vonis.

Bagi PU sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Sedangkan bagi penasehat hukum atau terdakwa: sebagai dasar untuk mempersiapkan nota keberatan serta pembelaan. Surat Dakwaan PU tersebut wajib memperhatikan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 menerangkan, bahwa surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah mampu memberi gambaran secara utuh dan bulat akan : Tindak pidana yang dilakukan., Siapa yang melakukan tindak pidana., Di mana dilakukannya tindak pidana., Kapan tindak pidana dilakukan., Bagaimana tindak pidana dilakukan., Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana., Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut., Serta ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara tersebut.

Terkait

Terkini