Ulang Tahun di Tengah Peringatan Ulang Tahun dan Demo BBM

7 September 2022, 05:49 WIB

Nusantarapedia.net, Jakarta — Selasa, (6/9/2022), berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menggelar dua rapat paripurna, yaitu Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-77 DPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 beragendakan pengambilan keputusan RUU tentang pertanggungjawaban APBN TA 2021.

Sejarah HUT ke-77 DPR RI yang diparipurnakan tersebut dihitung sejak Indonesia merdeka 1945, dalam masa Periode KNIP. Pasca sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi empat periode:

  1. Volksraad (1916 – 1943)
  2. Masa perjuangan Kemerdekaan (1943 – 1945)
  3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (1945 – 1950)
  4. Masa Peralihan UUDS 50 (1950 – saat ini)

DPR RI dalam bentuknya saat ini, berawal dari Masa Peralihan UU RIS ke UUD 1945 dalam masa transisi UU Sementara 1950.
• Pemilu ke-1 : Hasil Pemilu pertama oleh
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Periode: 29 Aug 1945 – 15 Feb 1950
• Pemilu ke-2 sampai ke-11 (1950 – 2019)
• Pemilu ke-12 : Hasil Pemilu keduabelas oleh
DPR RI Periode: 1 Okt 2019 – 1 Okt 2024

Rapat paripurna kali ini begitu spesial, pasalnya di tengah Sidang/Rapat Paripurna dengan agenda peringatan HUT DPR yang ke-77, pun dengan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga ber-Ulang tahun. Puan, genap berusia 49 tahun yang lahir pada 6 September 1973. Dan, ulang tahun Puan dan peringatan HUT DPR ke-77 bersamaan dengan maraknya unjuk rasa kenaikan BBM di Tanah Air.

Ketua DPR Puan Maharani memimpin sidang paripurna peringatan HUT ke-77 DPR sekira pukul 13.00 WIB. Dalam rapat tersebut juga beragendakan pengambilan keputusan RUU tentang pertanggungjawaban APBN TA 2021.

Setelahnya, terdengar suara dari pembawa acara memberikan ucapan selamat ulang untuk Puan.

“Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR Ibu Doktor Honoris Causa Puan Maharani. Semoga panjang umur sehat dan sukses selalu serta dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin,”ujar seorang dari pengeras suara di Ruang Rapat Paripurna, dilansir dari Republika.

Kemudian pembawa acara meminta para anggota DPR untuk berdiri dengan menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun” untuk Puan, karya band Jamrud.

“Mari kita nyanyikan bersama lagu ulang untuk Ketua DPR,” ujar pembawa acara, diikuti dengan pemutaran audio lagu Selamat Ulang Tahun.

Dibagian lain, di luar gedung DPR, ratusan demonstran menyampaikan aspirasinya perihal kenaikan harga BBM.

Para demonstran berasal dari massa elemen buruh dan mahasiswa, berlangsung di depan gedung DPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Elemen buruh tersebut yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, dalam unjuk rasa kali ini bersama para petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, miskin kota, pembantu rumah tangga, dan organisasi perempuan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal yang juga selaku Presiden Partai Buruh mengawal jalannya aksi dengan berorasi.

Iqbal menyerukan agar massa aksi demonstrasi untuk melakukan mogok massal nasional jika pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM.

Terdapat tiga tuntutan dari KSPI yang disampaikan oleh Iqbal, yaitu;

  1. Tolak kenaikan harga BBM
  2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja
  3. Naikkan UMK 2023 sebesar 10-13%

Sebelumnya, Said Iqbal menyatakan, agar kenaikan harga BBM dibatalkan atau diturunkan, secara teknis menuntut agar DPR mengambil langkah membentuk Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) BBM.

Setelah aksi selesai, Iqbal meminta massa buruh agar membubarkan diri dengan tertib, dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, bahwa unjuk rasa berlangsung dengan lancar dan tertib.

“Kita akhiri aksi hari ini, terima kasih kepada Pak Polisi yang sudah mengawal jalannya aksi ini. Mari kita bubar dengan tertib,” kata Iqbal di atas mobil komando, dikutip dari kompas.com.

Sementara itu, elemen mahasiswa juga menggelar aksinya dengan mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), dan lainnya. Mereka menolak kenaikan harga BBM.

Dalam aksinya, yang dilakukan di sekitar Patung Kuda, mereka membawa sejumlah spanduk, poster dan atribut berisi penolakan kenaikan harga BBM. Selain itu mereka juga membakar ban. Para mahasiswa terus berorasi secara bergantian sambil meneriakkan yel-yel.

“Ini adalah bentuk kemarahan rakyat, karena rezim telah gagal menyejahterakan rakyat,” kata salah seorang massa saat membakar ban, dilansir dari CNN.

Menanggapi hal tersebut, Puan Maharani yang bersidang di Gedung DPR, usai rapat paripurna mengatakan, pihaknya akan mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa terkait kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) melalui komisi-komisi terkait untuk kemudian dibicarakan kepada pemerintah.

“Sampai saat ini kami akan lihat dulu, namun dari pernyataan atau aspirasi yang disampaikan, kami akan mengakomodir aspirasi tersebut dan nanti akan kami sampaikan melalui komisi-komisi untuk dibicarakan dengan pemerintah,” ujar Puan usai Rapat Paripurna, dilansir dari parlementaria.dpr.

Lanjutnya, DPR RI mendengar aspirasi masyarakat terkait kenaikan BBM dan hal ini menjadi satu hal yang akan diperhatikan DPR RI untuk disampaikan kepada pemerintah.

“Tentu saja kami akan mendengar dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, dan kami meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit,” tuturnya.

Terpisah, aksi serupa juga banyak dilakukan oleh eleman massa yang digelar di beberapa daerah di Tanah Air, pada tanggal 5 dan 6 September, seperti di antaranya:

1) BEM Universitas Haluoleo, di Gedung DPRD Kendari, Sulawesi Tenggara.
2) BEM Mahasiswa/PMII Subang, di Kantor DPRD Subang, Jawa Barat.
3) BEM Mahasiswa/PMII Purwakarta, di Kantor DPRD Purwakarta, Jawa Barat.
4) Mahasiswa Banyumas, di Pendapa Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
5) HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan KAMMI Malang, di Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur.
6) PMII Semarang, di Kantor Gubernur Semarang, Jawa Tengah.
7) Masa Gabungan Buruh Surabaya, dari Bundaran Waru menuju Gedung Negara Grahadi Surabaya.
8) Elemen masyarakat dan buruh di Medan, di Istana Maimun, DPRD Sumut, dan kantor Gubernur Sumut.
9) Elemen Mahasiswa Bandung, di Gedung Sate, Kota Bandung
10) Elemen Mahasiswa Makassar, di Sekretariat GMKI Makassar, Kantor DPRD Sulsel, Lampu merah Tello, depan Indomode jalan Sultan Alauddin, depan Kampus Universitas Bosowa dan fly over.
11) Elemen Mahasiswa Samarinda, di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda
12) HMI Solo Raya, di Kantor Walikota Solo, Jawa Tengah.
13) Elemen Mahasiswa Lombok Timur, di Gedung DPRD Lombok Timur.
14) Dan masih banyak lagi aksi serupa yang digelar di Tanah Air dengan mengatasnamakan elemen mahasiswa dan elemen buruh. (ASM)

Indonesia Negara Demokrasi, Sampaikan (Unjuk Rasa) dengan Baik
Beras Setra I Premium Rp.14.522, Harga Sembako di Jakarta Hari Ini 6 September
11 April Potret Sosial Teks Indonesia (1)
Hujan Perdana Pasca Kenaikan BBM Subsidi bagi Si Penjual Kopi
IPM dalam Hak Hidup, Amanat Konstitusi dan Distribusi Keadilan

Terkait

Terkini